Peraturan Menteri Nomor pm48 Tahun 2015 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 2. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 3. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 4. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. 5. Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dari sate tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api. 6. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. 7. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. 8. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum. 9. Pengguna jasa adalah sefiap orang yang menggunakan jasa angkutan kereta api. 10. Standar pelayanan minimum yang selanjutnya disebut dengan SPM adalah ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, yang harus dilengkapi dengan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 11. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 12. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretapian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

(2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan bagi Penyelenggara Prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan stasiun kereta api dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa stasiun kereta api dan Penyelenggaraan Sarana perkeretaapian yang melaksanakan kegiatan angkutan orang dengan kereta api. (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Standar pelayanan minimum di stasiun kereta api; dan b. Standar pelayanan minimum dalam perjalanan. Pasal 3 (1) Standar pelayanan minimum penumpang di stasiun sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 2 ayat 3 huruf a paling sedikit mencakup: a. keselamatan; b. keamanan; c. kehandalan; d. kenyarnanan; e. kemudahan; dan f. kesetaraan. (2) Standar pelayanan minimum di stasiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Apabila terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal dari kereta api perkotaan, pada stasiun kereta api keberangkatan, dalam 30 (tiga puluh) menit atau lebih setiap penumpang berhak meminta formulir informasi keterlambatan dari penyelenggara sarana perkeretaapian pada stasiun tujuan bagi penumpang yang membutuhkan; (2) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal akibat kekusutan perjalanan dan/atau keadaan kahar kereta api perkotaan, pada stasiun kereta api keberangkatan lebih dari 2 (dua) jam setiap penumpang mendapatkan kompensasi berhak melakukan pembatalan transaksi perjalanan. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila penyelenggara sarana perkeretaapian telah memberitahukan terjadi keterlambatan dan penumpang tetap memilih menggunakan jasa kereta api perkotaan. (4) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal dari kereta api antarkota, pada stasiun kereta api keberangkatan setiap penumpang mendapatkan kompensasi berikut: a. lebih dari 3 (tiga) jam wajib diberikan minuman dan makanan ringan; dan b. selanjutnya lebih dari 5 (lima) jam diberikan kompensasi berupa makanan berat dan minuman: (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak berlaku apabila penyelenggara sarana perkeretaapian menyediakan kereta api atau moda angkutan darat lainnya sebagai pengganti dengan kelas pelayanan yang sama menuju stasiun tujuan.

(1) Untuk menerapkan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan penyelenggara sarana perkeretaapian dan penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib menyusun dan MENETAPKAN: a. dokumen penerapan standar pelayanan minimum termasuk tata cara dan pengenaan sanksi atas pelanggaran; b. maklumat pelayanan. (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian dan penyelenggara prasarana perkeretaapian untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. (3) Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas melalui media massa , media sosial, dan publikasi secara langsung. (4) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak standar pelayanan minimum diberlakukan.

Penyedia jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sebelum berlalmnya Peraturan Menteri Perhubungan yang baru tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api, maka diberi tenggang waktu 6 (enam) bulan kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyusun dokumen penerapan standar pelayanan minimum dan makiumat pelayanan serta melengkapi fasilitas yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang baru.

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2014 tentang Standar pelayanan minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.