Peraturan Menteri Nomor pm40 Tahun 2015 tentang STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKATAN JALAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG untuk kegiatan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata - mata untuk kegiatan pelayanan publik. 3. Pelaksana pelayanan Publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 4. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 5. Ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. 6. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 7. Simpul terminal penumpang adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yaitu wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi terminal penumpang dengan fungsi utama melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antar provinsi dan dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, angkutan perdesaan dan/atau angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. 8. Lokasi terminal penumpang adalah letak bangunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu yang dinotasikan dengan titik koordinat. 9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 10. Penyelenggara terminal adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan TidakBermotor. 12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orangdengan dipungut bayaran. 13. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 14. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum. 15. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan jalan dan terminal angkutan jalan. 16. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

(1) Standar Pelayanan Terminal Penumpang merupakan pedoman bagi penyelenggara terminal angkutan jalan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh pengguna terminal. (2) Standar Pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas terminal. (3) Standar pelayanan terminal penumpang diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah beberapa aspek untuk mencapai optimalisasi penyelenggaraan terminal yang optimal.

(1) Apabila terjadi keterlambatan keberangkatan kendaraan umum, penyelenggara terminal wajib mengumumkan alasan keterlambatan keberangkatan kepada calon penumpang secara langsung atau melalui media informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelumnya atau sejak pertama diketahui adanya keterlambatan. (2) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan angkutan umum berjadwal, penyelenggara terminal wajib memberikan sanksi kepada perusahaan angkutan umum yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Keterlambatan keberangkatan bus kurang dari 2 (dua) jam, perusahaan angkutan umum diwajibkan memberikan kompensasi berupa makanan dan minuman. b. Keterlambatan keberangkatan bus lebih dari 6 (enam) jam, perusahaan angkutan umum diwajibkan menyediakan kendaraan umum pengganti yang memiliki kelas setara dengan yang digantikan. (3) Apabila perusahaan angkutan umum tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf a dan b maka penyelenggara terminal angkutan penumpang melaporkan kepada pemberi ijin untuk dilakukan pencabutan ijin trayek. (4) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan bagi kendaraan umum berjadwal yang diakibatkan oleh force major penyelenggara terminal dapat membebaskan kewajiban kepada perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (2).

Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan keseluruhan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pencabutan izin penyelenggaraan terminal penumpang; c. denda administratif; d. sanksi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyelenggara terminal angkutan jalan wajib menyesuaikan standar pelayanan ini dalam hal melaksanakan dan/atau ingin melakukan penyelenggaraan dan/atau pembangunan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2015 MENTERI PERHUBUNGAN IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY