Koreksi Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Juni 2012 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA STRUKTUR KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA ESELON II.b SEKSI RENCANA & PROGRAM SEKSI DESAIN & PEMBANGUNAN SEKSI ANALISA, EVALUASI DAN TARIF BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG LALA, OPERASI DAN USAHA KEPELABUHANAN SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT SEKSI FASILITAS & PENGAWASAN OPERASIONAL PELABUHAN SEKSI BIMBINGAN USAHA DAN JASA KEPELABUHANAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM KANTOR OTORITAS PELABUHAN SUBBAGIAN HUKUM & HUMAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E MANGINDAAN