Peraturan Menteri Nomor pm23 Tahun 2015 tentang PENINGKATAN FUNGSI PENYELENGGARA PELABUHAN PADA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 3. Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. 4. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 5. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 6. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 7. Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. 8. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 9. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 10. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 11. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. 12. Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. 13. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran. 14. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Penyelenggara Pelabuhan wajib melaksanakan peningkatan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan.

Untuk penguatan fungsi Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan meliputi: a. Otoritas Pelabuhan Utama melakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan tertentu pada wilayah kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; b. Otoritas Pelabuhan Utama melaksanakan pengesahan desain fasilitas penunjang Pelabuhan untuk pembangunan Pelabuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; c. Otoritas Pelabuhan Utama membantu menyusun perumusan konsesi dan bentuk kerjasama lainnya dengan Badan Usaha Pelabuhan pada lokasi kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan d. Penyelenggara Pelabuhan memberikan izin pengerukan (maintenance dredging) dengan volume pengerukan = 100.000 m3 dalam wilayah Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.

(1) Operator Pelabuhan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan secara tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan izin atau sertifikat; atau d. pencabutan izin atau sertifikat. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan perundangan- undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pelabuhan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.