Peraturan Menteri Nomor pm190 Tahun 2015 tentang MANAJEMEN PENANGANAN OPERASI IREGULER BANDAR UDARA (AIRPORT IRREGULAR OPERATION)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. 2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 3. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum. 4. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial. 5. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum. 6. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran 7. Operasi Ireguler adalah kondisi khusus yang membutuhkan penanganan dan/atau kemampuan tertentu guna mengatasi gangguan kelancaran dan kenyamanan pengguna jasa bandar udara. 8. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Penanganan Operasi Ireguler bandar udara meliputi penanganan penumpukan pengguna jasa di bandar udara yang disebabkan oleh: a. terhambatnya operasi penerbangan dan/atau operasi lalu lintas penerbangan; b. faktor internal operasi bandar udara; c. faktor alam; dan d. faktor lain-lain.

(1) Badan Usaha Bandar Udara/Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib membentuk Komite Penanganan Operasi Ireguler Bandar Udara. (2) Komite Penanganan Operasi Iregular Bandar Udara bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam menangani terjadinya kejadian operasi ireguler di bandar udara.

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) / Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) terkait penanganan operasi ireguler pada bandar udara. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut: a. ketaatan Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara dalam pelaksanaan dan penerapan Standar dan Prosedur Operasi penanganan operasi ireguler bandar udara; b. pengawasan terkait penanganan operasi ireguler bandar udara dilakukan oleh inspektur bandar udara; c. penanganan, perbaikan dan penyelesaian atas gangguan kelancaran dan kenyamanan pengguna jasa bandar udara terkait penanganan operasi ireguler bandar udara.

(1) Pihak yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh terjadinya Operasi Ireguler Bandar Udara akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b diberikan kompensasi. (2) Kompensasi dikenakan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement).

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.