Peraturan Menteri Nomor pm178 Tahun 2015 tentang STANDAR PELAYANAN PENGGUNA JASA BANDAR UDARA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. 2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 4. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum. 5. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial. 6. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum. 7. Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) adalah kesepakatan akan layanan yang diberikan dan diterima antara penyedia layanan dan pengguna layanan sebagaimana dituangkan dalam dokumen kontrak. 8. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 9. Pengguna jasa bandar udara adalah setiap orang yang menikmati pelayanan jasa bandar udara dan/atau memiliki ikatan kerja dengan bandar udara. 10. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

(1) Standar pelayanan yang diatur dalam peraturan ini mencakup standar pelayanan calon penumpang dan penumpang di terminal penumpang bandar udara. (2) Standar pelayanan pengguna jasa bandar udara ini merupakan acuan dalam memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan bagi badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara; (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai sejak memasuki area pelayanan sebagai pengguna jasa bandar udara di area keberangkatan sampai dengan keluar dari area pelayanan di area kedatangan;

(1) Direktur Bandar Udara melakukan penilaian Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kualitas layanan. (3) Petunjuk teknis penilaian standar pelayanan tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Badan Usaha Bandar Udara yang tidak memenuhi Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dikenakan sanksi administratif berupa : a. Peringatan; b. Denda; c. Larangan penyesuaian tarif; (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a yaitu: a. Peringatan pertama dengan jangka waktu pemenuhan tiga bulan; b. Peringatan kedua dengan jangka waktu pemenuhan dua bulan; c. Peringatan ketiga dengan jangka waktu pemenuhan satu bulan; (3) Apabila setelah satu bulan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak ditindaklanjuti, dikenakan sanksi denda sebesar 3 (tiga) bulan PJP2U dan disetorkan ke kas negara. (4) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti, dikenakan larangan penyesuaian tarif selama 5 (lima) tahun. (5) Unit Penyelenggara Bandar Udara yang tidak memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri.