Koreksi Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 14 TAHUN 2013 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN DIREKTUR PUDIR I SENAT DEWAN PENYANTUN PERWAKILAN MANAJEMEN MUTU PUDIR II PUDIR III SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM URUSAN KEUANGAN URUSAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN URUSAN PROGRAM AKADEMIK URUSAN ADMINISTRASI AKADEMIK D I R E K T U R URUSAN ADMINISTRASI KETARUNAAN DAN PRAKTEK KERJA URUSAN RUMAH TANGGA JURUSAN PUSAT PEMBINAAN KETARUNAAN UNIT PENUNJANG PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PEMBINAAN MENTAL, MORAL DAN KESAMAPTAAN UNIT PENUNJANG KELOMPOK DOSEN DAN JABATAN FUNGSIONAL www.djpp.kemenkumham.go.id