Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan di Lingku…

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk tertib administrasi kepegawaian dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. meningkatkan motivasi dan kinerja PNS dengan pola perencanaan karier yang jelas dan tepat; dan c. menyelaraskan dengan kebutuhan organisasi dan kepentingan pegawai.

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. jenis, ketentuan dan persyaratan mutasi jabatan; b. periode mutasi jabatan; c. pola mutasi jabatan; d. mekanisme mutasi jabatan;dan e. pembebasan dalam jabatan.

Pasal 4

Koreksi

Jenis mutasi jabatan terdiri dari: a. pengangkatan pertama kali dalam jabatan; b. promosi; dan c. rotasi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun untuk menduduki jabatan eselon I.a/ jabatan eselon I.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya; c. usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun untuk menduduki jabatan eselon II.a/ jabatan eselon II.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon III.a/ jabatan eselon III.b setara dengan jabatan administrator atau jabatan eselon IV.a/ jabatan eselon IV.b setara dengan jabatan pengawas atau jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana; d. memiliki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan tersebut, yaitu: 1) menduduki pangkat Pembina Utama Muda golongan/ ruang IV/c untuk pemangku Jabatan Eselon I.a setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2) menduduki pangkat Pembina Tk. I golongan/ ruang IV/b untuk pemangku Jabatan Eselon I.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 3) menduduki pangkat Pembina Tk. I golongan/ ruang IV/b untuk pemangku Jabatan Eselon II.a setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4) menduduki pangkat Pembina golongan/ruang IV/a untuk pemangku Jabatan Eselon II.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 5) menduduki pangkat Penata Tk. I golongan/ ruang III/d untuk pemangku Jabatan Eselon III.a setara dengan Jabatan Administrator; 6) menduduki pangkat Penata golongan/ ruang III/c untuk pemangku Jabatan Eselon III.b setara dengan Jabatan Administrator; 7) menduduki pangkat Penata Muda Tk. I golongan/ruang III/b untuk pemangku Jabatan Eselon IV.a setara dengan Jabatan Pengawas; 8) menduduki pangkat Penata Muda golongan/ ruang III/a untuk pemangku Jabatan Eselon IV.b setara dengan Jabatan Pengawas; 9) menduduki pangkat Pengatur Tk. I golongan/ ruang II/duntuk pemangku Jabatan Eselon V.a setara dengan Jabatan Pelaksana; e. memenuhi tingkat dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang akan diduduki, yaitu: 1) minimal SLTA/Sederajat untuk menduduki jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana; 2) minimal Strata 1/ Diploma IV untuk menduduki jabatan eselon II.a/ jabatan eselon II.bsetara dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan eselon III.a/ jabatan eselon III.bsetara dengan jabatan administrator, jabatan eselon IV.a/ jabatan eselon IV.a setara dengan jabatan pengawas; f. unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS sekurang- kurangnya bernilai Baik dalam 2(dua) tahun terakhir; g. memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan; h. paling sedikit telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun dalam jabatan yang pernah dan/atau masih didudukinya dalam hal perpindahan jabatan ke tingkat jabatan yang lebih tinggi, kecuali pengangkatan dalam jabatan yang menjadi wewenang PRESIDEN. i. sehat jasmani dan rohani; j. tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin; k. tidak sedang dalam proses dan/atau diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau sementara; l. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; m. tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukuman disiplin; n. memenuhi kode etik PNS; o. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat- obatan terlarang; dan p. telah lulus assessment dan/atau panitia seleksidan dapat dikecualikan bagi PNS yang akan menduduki jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana pada lokasi didaerah terpencil dan/ atau perbatasan serta telah bekerja pada lokasi dimaksud sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun. (2) rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memenuhi tingkat dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang akan diduduki, yaitu: 1) minimal SLTA/Sederajat untuk menduduki jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana; 2) minimal Strata 1/ Diploma IV untuk menduduki jabatan eselon II.a/ jabatan eselon II.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan eselon III.a/ jabatan eselon III.b setara dengan jabatan administrator, jabatan eselon IV.a/ jabatan eselon IV.a setara dengan jabatan pengawas. c. unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS sekurang- kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan; e. sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun dalam jabatan yang pernah dan/atau masih didudukinya. f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin; h. tidak sedang dalam proses dan/atau diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau sementara; i. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; j. tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukuman disiplin; k. memenuhi kode etik PNS; l. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat- obatan terlarang; dan m. telah lulus assessment dan/atau panitia seleksi kecuali bagi PNS yang akan menduduki jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana pada lokasi didaerah terpencil dan/ atau perbatasan serta telah bekerja pada lokasi dimaksud sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun. (3) Persyaratan administrasi mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: a. fotocopy surat keputusan pangkat terakhir; b. fotocopy surat keputusan jabatan terakhir; c. fotocopy ijazah terakhir; d. fotocopy penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 2(dua) tahun terakhir; e. fotocopy sertifikat kompetensi; f. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; g. surat keterangan bebas dari narkoba dan obat- obatan terlarang dari rumah sakit pemerintah; h. Surat Keterangan bermaterai yang menyatakan bahwa PNS tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang dalam proses dan/atau diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau sementara, tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara, tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukuman disiplin, dan memenuhi kode etik PNS yang disahkan oleh atasan langsung dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan i. Fotocopy rekomendasi hasil assessment.

Pasal 6

Pelaksanaan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selain memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) danayat (2) harus memperhatikan kebutuhan organisasi dan kelas jabatan serta tidak mengakibatkan penurunan tingkat jabatan/ jenjang eselonering.

Pasal 7

Koreksi

Mutasi Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan pada periode mutasi reguler dan periode mutasi khusus.

Pasal 8

Koreksi

Periode mutasi reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara berkala setiap bulan Maret dan bulan September setiap tahun.

Pasal 9

Periode mutasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kepentingan organisasi.

Pasal 10

Perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja dilaksanakan secara teratur 5 (lima) tahun untuk setiap jabatan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pada pengangkatan pertama kali dalam jabatan, bagi PNS yang unit kerjanya di kantor pusat ditempatkan pada unit kerja di kantor pusat atau pada unit kerja di Unit Pelaksana Teknis. (2) Pada pengangkatan pertama kali dalam jabatan, bagi PNS yang unit kerjanya di Unit Pelaksana Teknis ditempatkan pada unit kerja di Unit Pelaksana Teknis atau pada unit kerja di kantor pusat.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan promosi bagi PNS yang unit kerjanya di kantor pusat ditempatkan pada unit kerja lain di kantor pusat atau pada unit kerja di Unit Pelaksana Teknis. (2) Pelaksanaan promosi bagi PNS yang unit kerjanya di Unit Pelaksana Teknis ditempatkan pada unit kerja di kantor pusat atau pada unit kerja lain di Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan rotasi bagi PNS yang unit kerjanya di kantor pusat ditempatkan pada unit kerja lain di kantor pusat atau pada unit kerja di Unit Pelaksana Teknis. (2) Pelaksanaan rotasi bagi PNS yang unit kerjanya di Unit Pelaksana Teknis ditempatkan pada unit kerja di kantor pusat atau pada unit kerja lain di Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 14

Pelaksanaan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 memperhatikan formasi jabatan yang tersedia dan kebutuhan organisasi serta tidak menempatkan kembali seorang pejabat dalam tingkatan dan posisi jabatan yang sama pada unit kerja yang sama.

Pasal 15

Koreksi

Biro Kepegawaian dan Organisasi menyiapkan data proyeksi penempatan PNS Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis yang memenuhi ketentuan danpersyaratan sebagai calon pemangku jabatan yang meliputi proyeksi untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan, promosi dan rotasi.

Pasal 16

Koreksi

(1) Biro Kepegawaian dan Organisasi menyiapkan daftar panjang calon pemangku jabatan dan disampaikan kepada unit kerja eselon I terkait. (2) Unit kerja eselon I melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan/ Kepala Biro kepegawaian dan Organisasi dapat menyempurnakan dan menyampaikan daftar nama calon pemangku jabatan beserta kelengkapan dokumen persyaratan berdasarkan daftar panjang calon pemangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi. (3) Biro Kepegawaian dan Organisasi menyiapkan daftar pendek calon pemangku jabatan dengan melakukan seleksi melalui penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan. (4) Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan assessment terhadap pegawai yang masuk daftar pendek (short list) calon pemangku jabatan. (5) Penentuan pemangku jabatan ditetapkan melalui sidang Baperjakat.

Pasal 17

(1) Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibentuk oleh Menteri Perhubungan dengan Keputusan Menteri Perhubungan. (2) Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari; a. Seorang Ketua merangkap Anggota; b. Paling banyak 6 (enam) orang Anggota; dan c. Seorang Sekretaris. (3) Jumlah anggota Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jumlah ganjil. (4) Ketua Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a adalah Sekretaris Jenderal. (5) Anggota Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b adalah Pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan. (6) Sekretaris Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c adalah Kepala Biro kepegawaian dan Organisasi. (7) Masa keanggotaan Baperjakat paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya. (8) Dalam hal Ketua Baperjakat kosong, maka Menteri Perhubungan menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat.

Pasal 18

Koreksi

(1) Pembebasan dalam jabatan dilaksanakan dalam hal: a. PNS dinilai tidak cakap/ tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya; b. PNS dinyatakan tidak sehat secara jasmani dan/atau rohani oleh dokter penguji yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; c. PNS mengajukan permohonan pindah atas permintaan sendiri; d. PNS sedang dalam proses hukum; e. PNS menjalani cuti di luar tanggungan negara; f. PNS menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; g. PNS mengajukan permohonan masa persiapan pensiun; atau h. Perampingan organisasi. (2) Ketentuan dan tata cara pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Koreksi

PNS kurang dari 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun tidak dirotasi ke jabatan atau unit kerja lain.

Pasal 20

Koreksi

(1) Promosi PNS atau pengisian lowongan jabatan eselon I.a dan jabatan eselon I.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya serta jabatan eselon II.a dan jabatan eselon II.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratamadilaksanakan melalui seleksi secara terbuka. (2) Promosi PNS atau pengisian lowongan jabatan eselon III.a dan jabatan eselon III.b setara dengan jabatan administrator, jabatan eselon IV.a dan jabatan eselon IV.b setara dengan jabatan pengawas, dan jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana yang dilaksanakan secara terbuka diperuntukan bagi PNS di internal Kementerian Perhubungan, Instansi yang memiliki bidang tugas sejenis (serumpun), instansi dalam satu koordinasi, atau instansi lain. (3) Tata cara pelaksanaan promosi PNS atau pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 21

(1) Hasil assessment berlaku paling lama 1 (satu) tahun. (2) Pelaksanaan assessment ulang terhadap PNS yang pernah mengikuti assessment kompetensi untuk hasil rekomendasi kurang dapat disarankan/ tidak dapat disarankan paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak PNS yang bersangkutan melaksanakan assessment kompetensi yang terakhir.

Pasal 22

(1) Penurunan jabatan (demosi) dilaksanakan dalam hal pemberian hukuman disiplin atau terdapat perampingan organisasi. (2) Penurunan jabatan (demosi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan turut menyampaikan klarifikasi dan penjelasan kepada PNS yang dikenakan demosi. (3) Penyampaian klarifikasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan/ Kepala Biro kepegawaian dan Organisasi sesuai lingkup organisasi.

Pasal 23

(1) Biaya perjalanan dinas pindah dan penyediaan perumahan karena mutasi jabatan dibebankan pada DIPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi. (2) Dalam hal penerbitan surat keputusan pindah/mutasi ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, biaya perjalanan dinas pindah dan penyediaan perumahan karena mutasi jabatan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada DIPA Biro Umum Sekretariat Jenderal. (3) Dalam halterdapat kekurangan anggaran pada DIPA Biro Umum Sekretariat Jenderal, maka biaya perjalanan dinas pindah dan penyediaan perumahan karena mutasi jabatan dibebankan pada DIPA Sekretariat unit kerja eselon I yang menerima perpindahan.

Pasal 24

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas komponen sebagai berikut: a. Biaya transport pegawai; b. Biaya transport keluarga yang sah; c. Uang harian; dan/atau d. Biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 25

Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mutasi jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 26

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB X

Pasal 26