Koreksi Pasal 14

PERMEN Nomor pm-82 Tahun 2013 | Peraturan Menteri Nomor pm-82 Tahun 2013 tentang TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan terdiri dari: a. prakarsa berasal dari Menteri; dan b. prakarsa berasal dari Unit Organisasi Eselon I. (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Organisasi Eselon I menugaskan kepada Unit Hukum yang bersangkutan untuk mengkoordinasikan melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan untuk mene1aah www.djpp.kemenkumham.go.id penyusunan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan tersebut. (3 Hasil telaahan penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan/ Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Unit Hukum Direktorat Jenderal/Badan/ Inspektorat Jenderal dilakukan pembahasan dengan melibatkan Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan, Asosiasi terkait, dan Pihak- pihak terkait. (4) Apabila berdasarkan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah mencapai draft final di tingkat Unit Organisasi Eselon I, maka Unit Hukum Direktorat Jenderal/Badan/ Inspektorat Jenderal yang bersangkutan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan/ Inspektorat Jenderal terkait menyampaikan kepada Direktur Jenderal/ Kepala Badan/ Inspektur Jenderal terkait guna mendapatkan persetujuan. (5) Dalam hal Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan telah disetujui oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rancangan tersebut dibubuhkan paraf pada relaas yang disediakan, untuk se1anjutnya Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan disertai dengan penjelasan latar belakang usulan Rancangan dimaksud, guna mendapatkan penetapan. (6) Usulan Rancangan Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu perlu dibahas dengan Stakeholder terkait dan Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Instansi Pemerintah terkait jika diperlukan.

Koreksi Anda

penyusunan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan tersebut.
(3  Hasil telaahan penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan/ Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Unit Hukum Direktorat Jenderal/Badan/ Inspektorat Jenderal dilakukan pembahasan dengan melibatkan Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan, Asosiasi terkait, dan Pihak- pihak terkait.
(4)  Apabila berdasarkan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah mencapai draft final di tingkat Unit Organisasi Eselon I, maka Unit Hukum Direktorat Jenderal/Badan/ Inspektorat Jenderal yang bersangkutan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan/ Inspektorat Jenderal terkait menyampaikan kepada Direktur Jenderal/ Kepala Badan/ Inspektur Jenderal terkait guna mendapatkan persetujuan.
(5) Dalam hal Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan telah disetujui oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rancangan tersebut dibubuhkan paraf pada relaas yang disediakan, untuk se1anjutnya Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan disertai dengan penjelasan latar belakang usulan Rancangan dimaksud, guna mendapatkan penetapan.
(6) Usulan Rancangan Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu perlu dibahas dengan Stakeholder terkait dan Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Instansi Pemerintah terkait jika diperlukan.

Alasan koreksi

Email (opsional)