Koreksi Pasal 37

(1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian disampaikan kepada : a. Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Gubernur, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan c. Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota. (2) Bentuk permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti contoh 5 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.