Koreksi Pasal 15

(1) Penetapan penyelenggara sarana perkeretaapian angkutan perintis penumpang kereta api dilaksanakan melalui pelelangan umum. (2) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota MENETAPKAN badan usaha pemenang pelelangan umum sebagai penyelenggara angkutan perintis perkeretaapian. (4) Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota menugaskan badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan angkutan perintis perkeretaapian. (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.