Koreksi Pasal 3

(1) Subsidi angkutan perintis diselenggarakan dengan lintas pelayanan tetap dan jadwal yang teratur. (2) Penetapan lintas pelayanan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk lintas pelayanan yang jaringan jalurnya melintasi antar kota antar provinsi atau berada pada jaringan jalur kereta api nasional; b. Gubernur, untuk lintas pelayanan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah antar kota dalam satu provinsi; c. Bupati/walikota untuk lintas pelayanan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah antar kota dalam satu kabupaten/kota.