Koreksi Pasal 49

(1) Berdasarkan permohonan penambahan frekuensi perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah memenuhi persyaratan maka Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan persetujuan dan apabila tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada Penyelenggara sarana perkeretaapian umum disertai alasan penolakan. (3) Bentuk surat persetujuan dan surat penolakan penambahan frekuensi perjalanan kereta api, seperti contoh 18 dan contoh 19 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.