Koreksi Pasal 3

Untuk memperoleh izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. memiliki akte pendirian Badan Hukum INDONESIA; b. memiliki nomor pokok wajib pajak; c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; d. membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api menurut jenisnya dan paling sedikit 1 (satu) rangkaian kereta api menurut jenisnya sebagai cadangan, dan/atau beberapa rangkaian kereta api cadangan sesuai dengan kebutuhan lintas pelayanan yang akan dilayani; e. memiliki rencana kerja; dan f. memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam hal Badan Usaha tidak memiliki prasarana perkeretaapian sendiri.