Peraturan Menteri Nomor pm-128 Tahun 2015 tentang PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 2. Pesawat udara sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga. 3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 4. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. 5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 6. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui Pemerintah Republik INDONESIA. 7. Pemindahan Pesawat Udara adalah pemindahan pesawat udara yang mengalami gangguan kerusakan di daerah pergerakan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya akibat kejadian (incident) / kecelakaan (accident) sehingga mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara, dan keselamatan penerbangan. 8. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan Badan Hukum INDONESIA yang mengoperasikan bandar udara khusus. 9. Kejadian (incident) adalah suatu peristiwa selain kecelakaan (accident) yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara. 10. Kecelakaan (accident) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius. 11. Daerah Pergerakan adalah bagian dari bandar udara yang dipergunakan lepas landas, pendaratan, dan taxiing pergerakan pesawat udara di darat termasuk apron. 12. Peralatan Pemindahan Pesawat Udara (Salvage) adalah peralatan untuk pemindahan pesawat udara yang rusak. 13. Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara adalah pesawat udara yang tidak dapat bergerak dan berada pada daerah pergerakan pesawat udara atau sekitarnya akibat kejadian (incident) / kecelakaan (accident) sehingga mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara, dan keselamatan penerbangan. 14. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu. 15. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya. 16. Personel Salvage adalah personel yang bertugas dan bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara peralatan pemindahan pesawat udara. 17. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, selanjutnya disebut KNKT adalah Lembaga pemerintah non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN Republik INDONESIA yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi di INDONESIA. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Setiap pesawat udara yang rusak di bandar udara harus segera dipindahkan.

(1) Fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan jenis pesawat udara yang akan dipindahkan. (2) Fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Peralatan pengangkat (lifting) antara lain: 1) jacks; 2) pneumatic lifting device and leveling; dan 3) cranes. b. Peralatan pemindahan pesawat udara (Moving the aircraft) antara lain: 1) temporary road way system; 2) aircraft mover with serviceable landing gear; dan 3) aircraft mover with unserviceable landing gear. c. Perlengkapan komunikasi dan perekam data (data recording).

(1) Personel pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing dalam bentuk Tim pemindahan pesawat udara. (2) Tim pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari a. penanggung jawab pelaksanaan pemindahan pesawat udara; b. koordinator tim; c. komandan pelaksana; d. regu pengangkat; e. regu pemindahan; dan f. regu pendukung. (3) Tim pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan kewenangannya dan dijamin keselamatannya selama proses pemindahan pesawat udara yang rusak. (4) Penanggung jawab pelaksanaan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pejabat Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang ditunjuk. (5) Koordinator tim pelaksana pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu pimpinan unit yang memiliki peralatan pemindahan pesawat udara dan berkoordinasi dengan kepala unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK). (6) Koordinator tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membuat perencanaan pelaksanaan pemindahan pesawat udara dengan mempertimbangkan karakteristik pesawat udara yang akan dipindahkan.

(1) Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dibuat oleh Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, dan Penyelenggara Bandar Udara. (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. tanggung jawab pemindahan pesawat udara; b. koordinasi dan tindakan masing-masing unit terkait; c. penanggung jawab, tenaga ahli, personel, dan tim yang melaksanakan pemindahan pesawat udara; d. penyediaan perlengkapan, fasilitas, dan peralatan pemindahan pesawat udara; e. data bandar udara, Badan Usaha Angkutan Udara, dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang memiliki peralatan pemindahan pesawat udara; f. data instansi lain yang memiliki peralatan yang dapat dipergunakan untuk memindahkan pesawat udara; g. jangka waktu untuk memperoleh peralatan pemindahan pesawat udara yang rusak jika tidak memiliki sendiri; h. proses pelaksanaan pemindahan yang meliputi survey, perencanaan, persiapan, pengembalian (recovery); dan i. proses pelaporan. (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib diserahkan kepada perwakilan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing serta penyelenggara bandar udara yang menjadi rutenya. (4) Prosedur yang dibuat oleh penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselaraskan dengan prosedur yang dibuat dan diserahkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.

(1) Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, dan Penyelenggara Bandar Udara wajib melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemindahan pesawat udara yang rusak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini. (2) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Usaha Angkutan Udara Asing, dan Penyelenggara Bandar Udara yang tidak memenuhi ketentuan pada peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 116 Tahun 2013 tentang Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.