Koreksi Pasal 28

(1) Permohonan penetapan trase jalur kereta api dalam wilayah kabupaten/kota diajukan kepada bupati/walikota dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 22. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota melakukan evaluasi paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menerbitkan: a. surat rekomendasi penetapan trase jalur kereta api; atau b. surat penolakan dilengkapi dengan alasan penolakan. (4) Berdasarkan rekomendasi penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bupati/walikota meneruskan permohonan kepada gubernur untuk mendapat rekomendasi. (5) Bupati/walikota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri disertai dokumen persyaratan, rekomendasi dari bupati/walikota, dan rekomendasi dari gubernur. (6) Menteri berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan. (7) Evaluasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja terkait. (8) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan persetujuan kepada bupati/walikota untuk MENETAPKAN trase jalur kereta api. (9) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat disertai dengan syarat tertentu berupa tambahan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum ditetapkan trase jalur kereta api. (10) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah dipenuhi oleh pemohon izin pembangunan, bupati/walikota MENETAPKAN trase jalur kereta api.