Koreksi Pasal 24

Persetujuan dan/atau rekomendasi trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal trase jalur kereta api yang diusulkan melintasi batas wilayah provinsi, ditetapkan oleh Menteri; b. dalam hal trase jalur kereta api yang diusulkan melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, ditetapkan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri; c. dalam hal trase jalur kereta api yang diusulkan berada dalam kabupaten/kota, ditetapkan oleh bupati/walikota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan persetujuan dari Menteri.