Peraturan Menteri Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Jenis, Struktur, Golongan, dan Formulasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan yang diusahakan Secara Komersial

PERMEN Nomor 148 Tahun 2016

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan; 2. Jasa Kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan; 3. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan /atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta muatannya; 4. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke angkutan penyeberangan tanpa dimuat dalam kendaraan; 5. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan; 6. Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan; 7. Tarif Pelabuhan Penyeberangan adalah biaya yang dikeluarkan pengguna jasa/pemilik barang dalam jasa pengangkutan berupa penumpang, kendaraan dan barang kepada penyelenggara pelabuhan penyeberangan; 8. Menteri adalah Menteri Perhubungan; 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan; b. Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan; c. Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan; d. Pengaturan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan; e. Penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhan; dan f. Mekanisme penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan.

BAB III

JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 3

(1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan. (2) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas: a. tarif pelayanan jasa kapal; b. tarif pelayanan jasa penumpang; c. tarif pelayanan jasa kendaraan; dan d. tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

BAB IV

STRUKTUR TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 4

Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam 1 (satu) paket pungutan.

Pasal 5

BAB V

GOLONGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 8

Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas dan peralatan yang tersedia di pelabuhan.

Pasal 9

BAB VI

PENGATURAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 10

(1) Badan usaha pelabuhan penyeberangan dapat memberikan keringanan (discount/reduksi) tarif, diferensiasi tarif, tarif progresif, reward, dan penalty. (2) Terhadap kegiatan tertentu, jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang berlaku dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). (3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kegiatan kenegaraan; b. kegiatan search and rescue, bencana alam dan bantuan kemanusiaan; c. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang tidak bersifat komersial; dan d. kegiatan lain yang dianggap strategis oleh Menteri. (4) Permintaan keringanan tarif untuk kegiatan tertentu sebagaimana pada ayat (3) diajukan oleh Instansi Pemerintah kepada Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan. (5) Pengaturan lebih lanjut pemberian tarif diferensiasi, tarif progresif, tarif reward, dan penalty ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

BAB VII

PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 11

BAB VIII

MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 12

(1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ditetapkan oleh Direksi Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan tertulis dari Menteri. (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. tarif pelayanan jasa kapal, meliputi : 1. pelayanan jasa penundaan pada pelabuhan yang menyediakan kapal tunda; 2. pelayanan jasa kepil; 3. pelayanan jasa tambat/sandar; dan 4. pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal (Ship Traffic Control) yang dibangun dan dioperasikan oleh BUP; b. tarif pelayanan jasa penumpang, untuk pelayanan jasa penumpang; c. tarif pelayanan jasa kendaraan, meliputi 1. pelayanan kendaraan penumpang; dan 2. pelayanan kendaraan barang; d. tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan wajib memenuhi standar pelayanan minimal pelabuhan penyeberangan (Level of Services/LS) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; (2) Pengawasan penerapan besaran tarif jasa kepelabuhanan, pemenuhan standar pelayanan minimal pelabuhan penyeberangan (Level of Services/LS), dan persaingan usaha dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 17

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 18

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 148 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN, DAN FORMULASI TARIF JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL KOMPONEN, FORMULASI DAN TATA CARA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN YANG DIUSAHAKAN OLEH BADAN USAHA PENYELENGGARA PELABUHAN PENYEBERANGAN I. Komponen Perhitungan Biaya 1. Biaya Langsung a. Biaya Tetap : i. Biaya Pegawai; ii. Biaya Bahan; iii. Biaya Pemeliharaan; iv. Biaya Penyusutan; v. Biaya Asuransi; vi. Biaya Sewa; vii. Biaya Administrasi; viii. Biaya Umum; ix. Biaya Konsesi; x. Biaya Energi dan Modal. b. Biaya Tidak Tetap: i. Biaya Bahan; ii. Biaya Energi; iii. Biaya Sewa; iv. Biaya Umum. 2. Biaya Tidak Langsung a. Biaya Pegawai; b. Biaya Bahan; c. Biaya Pemeliharaan; d. Biaya Penyusutan; e. Biaya Asuransi; f. Biaya Sewa; g. Biaya Administrasi; h. Biaya Umum; i. Biaya Manajemen dan Pengelolahan. II. Formulasi Perhitungan Tarif 1. Perumusan Formulasi Perhitungan Tarif Formula perhitungan tarif dirumuskan sebagai berikut: T = ƒ (BPP+M, TKP), dimana : T = Tarif; BPP = Biaya Pokok Penjualan TKP = Tingkat Kinerja Pelayanan M = Margin 2. Biaya Pokok Penjualan (BPP) Perhitungan Biaya Pokok Penjualan merupakan perhitungan biaya per unit (cost per unit) yang dihitung sesuai dengan kondisi operasional dan skala usaha masing-masing pelabuhan penyeberangan, dengan berpedoman/ dasar-dasar perhitungan sebagai berikut: a. Biaya Pokok Penjualan diperoleh dari biaya total masing-masing jenis jasa pelayanan dibagi dengan produksi total masing-masing jenis jasa pelayanan; b. Biaya Pokok Penjualan dihitung berdasarkan biaya penuh (full costing) termasuk tingkat keuntungan (margin) maksimal 10%; c. Data yang digunakan dalam perhitungan, berpedoman pada rencana kerja anggaran badan penyelenggara pelabuhan pada saat penyusunan usulan tarif dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan d. Perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk masing- masing jenis pelayanan jasa kepelabuhanan berpedoman kepada hasil perhitungan Biaya Pokok Penjualan untuk masing-masing jenis pelayanan jasa kepelabuhanan. 3. Tingkat Kinerja Pelayanan (TKP) a. Tingkat kinerja pelayanan (level of service) harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pentarifan. Pada setiap kali penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan harus ada keseimbangan antara besaran tarif dengan tingkat pelayanan yang diterima oleh pengguna jasa, meliputi keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan. b. Untuk penilaian TKP digunakan perbandingan antara tingkat pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan dengan realisasinya. c. Tingkat pelayanan yang digunakan dalam penilaian TKP adalah tingkat pelayanan yang terkait langsung dengan kepentingan pihak pengguna jasa. III. Tata Cara Perhitungan Tarif Jasa Kepelabuhanan 1. Tata cara perhitungan tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. data yang digunakan dalam penyusunan usulan perhitungan tarif, berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Jangka Panjang BUP, dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan; b. biaya yang harus didistribusikan merupakan keseluruhan biaya dalam menyelenggarakan jasa kepelabuhanan dan layanan tambahan penting lainnya antara lain meliputi biaya modal, operasi, pemeliharaan, asuransi, manajemen dan administrasi; dan c. proporsi biaya yang dialokasikan ke dalam jenis pelayanan harus diupayakan secara wajar, sehingga tidak terjadi pembebanan yang tidak perlu. 2. Untuk perhitungan Biaya Pokok Penjualan per unit (Cost per Unit) dilakukan distribusi pengalokasian biaya dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. melakukan pengalokasian komponen biaya penyelenggaraan kepelabuhanan ke masing-masing pusat pelayanan (services centre) sesuai dengan beban yang diterima berdasarkan pemicu biaya (cost driver) pada masing-masing komponen biaya (analisa beban kerja, volume penggunaan atau proporsi pendapatan dari masing-masing jasa); b. melakukan pengalokasian dari masing-masing pusat pelayanan (service centre) ke masing-masing pusat pendapatan (revenue centre) sesuai dengan nilai fasilitas/aset/peralatan untuk masing-masing jenis jasa, yaitu: 1) pelayanan jasa kapal; 2) pelayanan jasa penumpang; 3) pelayanan jasa kendaraan; dan 4) pelayanan jasa pelabuhan lainnya. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI

Peraturan Menteri Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Jenis, Struktur, Golongan, dan Formulasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan yang diusahakan Secara Komersial

BAB II

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 16

Pasal 17

BAB II

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18