Koreksi Pasal 18

(1) Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBP Terutang melalui Satker Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. (3) Satker Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan seluruh PNBP pada waktunya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pokok PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (6) Penghitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai PNBP. (7) Satker Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan kewajiban penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.