Koreksi Pasal 30

PERMEN Nomor 62 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) PPBW di lingkungan TNI berwenang: a. menyiapkan bahan administrasi KSP BMN; b. mengajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas usulan KSP BMN yang ditujukan kepada Pengelola Barang tingkat Pusat; c. mengajukan usulan KSP BMN kepada Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL; d. melaksanakan tender pemilihan mitra KSP berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP; e. menyerahterimakan dan menerima pengembalian objek KSP, serta menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian KSP BMN; f. melaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas pelaksanaan dan perkembangan KSP, serta pengembalian objek KSP; g. menyimpan salinan Keputusan Menteri atau naskah asli Keputusan KPB atau PPB-E1 tentang pelaksanaan KSP, dan naskah asli atau salinan Berita Acara Serah Terima dan perjanjian KSP BMN; h. mencatat perubahan dan/atau penambahan objek KSP kedalam DBPP-W pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; dan i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian. (2) PPBW di lingkungan Kemhan berwenang: a. menyiapkan bahan administrasi KSP BMN; b. mengajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas usulan KSP BMN yang ditujukan kepada Pengelola Barang tingkat Pusat; c. mengajukan usulan KSP BMN kepada Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL d. melaksanakan tender pemilihan Mitra KSP berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP; e. menyerahterimakan dan menerima pengembalian objek KSP, serta menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian KSP BMN; f. melaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas pelaksanaan dan perkembangan KSP, serta pengembalian BMN; g. menyimpan salinan Keputusan Menteri atau naskah asli Keputusan KPB tentang pelaksanaan KSP, dan naskah asli atau salinan Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian KSP BMN; h. mencatat perubahan dan/atau penambahan objek KSP kedalam DBKP dan DBPP–W pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; dan i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Koreksi Anda

e. menyerahterimakan dan menerima pengembalian objek KSP, serta menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian KSP BMN;
f. melaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas pelaksanaan dan perkembangan KSP, serta pengembalian objek KSP;
g. menyimpan salinan Keputusan Menteri atau naskah asli Keputusan KPB atau PPB-E1 tentang pelaksanaan KSP, dan naskah asli atau salinan Berita Acara Serah Terima dan perjanjian KSP BMN;
h. mencatat perubahan dan/atau penambahan objek KSP kedalam DBPP-W pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN;
dan
i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
(2) PPBW di lingkungan Kemhan berwenang:
a. menyiapkan bahan administrasi KSP BMN;
b. mengajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas usulan KSP BMN yang ditujukan kepada Pengelola Barang tingkat Pusat;
c. mengajukan usulan KSP BMN kepada Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL
d. melaksanakan tender pemilihan Mitra KSP berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP;
e. menyerahterimakan dan menerima pengembalian objek KSP, serta menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian KSP BMN;
f. melaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas pelaksanaan dan perkembangan KSP, serta pengembalian BMN;
g. menyimpan salinan Keputusan Menteri atau naskah asli Keputusan KPB tentang pelaksanaan KSP, dan naskah asli atau salinan Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian KSP BMN;
h. mencatat perubahan dan/atau penambahan objek KSP kedalam DBKP dan DBPP–W pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; dan
i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Alasan koreksi

Email (opsional)