Koreksi Pasal 25

Peraturan Menteri Pertahanan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI NO PROVINSI UANG HARIAN 1 2 3 1. NANGROE ACEH DARUSSALAM 300.000,- 2. SUMATERA UTARA 300.000,- 3. RIAU 300.000,- 4. KEPULAUAN RIAU 300.000,- 5. JAMBI 300.000,- 6. SUMATERA BARAT 300.000,- 7. SUMATERA SELATAN 300.000,- 8. LAMPUNG 300.000,- 9. BENGKULU 300.000,- 10. BANGKA BELITUNG 300.000,- 11. B A N T E N 300.000,- 12. JAWA BARAT 350.000,- 13. DKI JAKARTA 450.000,- 14. JAWA TENGAH 300.000,- 15. DI. YOGYAKARTA 350.000,- 16. JAWA TIMUR 350.000,- 17. B A L I 400.000,- 18. NUSA TENGGARA BARAT 350.000,- 19. NUSA TENGGARA TIMUR 350.000,- 20. KALIMANTAN BARAT 300.000,- 21. KALIMANTAN TENGAH 300.000,- 22. KALIMANTAN SELATAN 300.000,- 23. KALIMANTAN TIMUR 350.000,- 24. SULAWESI UTARA 300.000,- 25. GORONTALO 300.000,- 26. SULAWESI BARAT 300.000,- 27. SULAWESI SELATAN 350.000,- 28. SULAWESI TENGAH 300.000,- 29. SULAWESI TENGGARA 300.000,- 30. MALUKU 300.000,- 31. MALUKU UTARA 300.000,- 32. P A P U A 450.000,- 33. IRIAN JAYA BARAT 400.000,- LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO FASILITAS TRANSPOR BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI DAN KELUARGA *) NO PEJABAT NEGARA, ESELON, PANGKAT / GOL. TINGKAT PERJALANAN DINAS MODA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA KAPAL LAUT KERETA API/BUS LAINNYA 1 2 3 4 5 6 7 1. Menhan, Panglima, Kas Angkatan A Bisnis VIP / Kelas I A Spesial / Eksekutif Sesuai Kenyataan 2. Eselon I B Bisnis Kelas I B Eksekutif Sesuai Kenyataan 3. Eselon II C Ekonomi Kelas I B Eksekutif Sesuai Kenyataan 4. Eselon III / Golongan IV / Pamen D Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan 5. Eselon IV/ Golongan III / Pama E Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan 6. PNS Golongan II dan I / Bintara dan Tamtama F Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan *) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h. MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI DAN KELUARGA Keterangan : - Untuk Menhan, Panglima dan Kas Angkatan diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut. - Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h. NO PEJABAT NEGARA, ESELON, PANGKAT / GOL. TINGKAT PERJALANAN DINAS FASILITAS HOTEL KELAS 1 2 3 4 5 1. Menhan, Panglima, Kas Angkatan A Bintang Lima Suite 2. Eselon I B Bintang Empat Deluxe 3. Eselon II C Bintang Empat Deluxe 4. Eselon III / Golongan IV / Pamen D Bintang Tiga Standar 5. Eselon IV/ Golongan III / Pama E Bintang Dua Standar 6. PNS Golongan II dan I / Bintara dan Tamtama F Bintang Satu Standar MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH NO URAIAN TINGKAT PEGAWAI Tingkat A Tingkat B Tingkat C Tingkat D, E dan F 1 2 3 4 5 6 1. Biaya Pemetian 4.500.000,- 4.000.000,- 3.000.000,- 2.500.000,- 2. Pengangkutan Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL NO PROVINSI TARIF HOTEL KELAS SUITE TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR / DELUXE NON SUITE BINTANG LIMA BINTANG EMPAT BINTANG TIGA BINTANG DUA BINTANG SATU 1 2 3 4 5 6 7 8 1. NANGROE ACEH DARUSSALAM 1.300.000 726.000 641.300 500.000 363.000 220.000 2. SUMATERA UTARA 4.400.000 1.100.000 762.300 540.000 300.000 240.000 3. RIAU 3.085.000 950.000 858.000 585.000 330.000 220.000 4. KEPULAUAN RIAU 3.410.000 770.000 550.000 438.000 246.000 185.000 5. JAMBI 1.100.000 660.000 615.000 540.000 220.000 165.000 6. SUMATERA BARAT 2.937.000 935.000 787.000 410.000 330.000 275.000 7. SUMATERA SELATAN 1.584.000 825.000 567.000 385.000 275.000 220.000 8. LAMPUNG 2.442.000 605.000 440.000 360.000 330.000 215.000 9. BENGKULU 715.000 660.000 440.000 385.000 330.000 220.000 10. BANGKA BELITUNG 1.072.500 605.000 440.000 385.000 275.000 165.000 11. B A N T E N 3.025.000 1.550.000 700.000 440.000 330.000 220.000 12. JAWA BARAT 1.793.000 1.200.000 660.000 510.000 410.000 275.000 13. DKI JAKARTA 8.712.000 1.320.000 770.000 605.000 440.000 330.000 14. JAWA TENGAH 3.555.200 1.000.000 750.000 495.000 385.000 275.000 15. DI. YOGYAKARTA 4.094.200 825.000 620.000 459.000 330.000 225.000 16. JAWA TIMUR 5.247.000 880.000 660.000 495.000 385.000 275.000 17. B A L I 7.956.300 1.650.000 1.210.000 935.000 770.000 495.000 18. NUSA TENGGARA BARAT 5.115.000 825.000 660.000 495.000 350.000 215.000 19. NUSA TENGGARA TIMUR 1.787.500 660.000 550.000 385.000 275.000 220.000 20. KALIMANTAN BARAT 1.100.000 770.000 550.000 500.000 275.000 220.000 21. KALIMANTAN TENGAH 750.000 650.000 550.000 385.000 288.000 225.000 22. KALIMANTAN SELATAN 2.180.000 715.000 650.000 450.000 275.000 165.000 23. KALIMANTAN TIMUR 5.775.000 880.000 715.000 550.000 385.000 220.000 24. SULAWESI UTARA 2.700.000 900.000 650.000 575.000 385.000 220.000 25. GORONTALO 875.600 715.000 550.000 495.000 330.000 165.000 26. SULAWESI BARAT 796.000 660.000 550.000 440.000 330.000 165.000 27. SULAWESI SELATAN 2.750.000 1.000.000 715.000 550.000 385.000 220.000 28. SULAWESI TENGAH 990.000 770.000 550.000 440.000 330.000 165.000 29. SULAWESI TENGGARA 951.000 770.000 550.000 440.000 330.000 220.000 30. MALUKU 800.000 660.000 495.000 420.000 220.000 165.000 31. MALUKU UTARA 715.000 600.000 495.000 330.000 220.000 165.000 32. P A P U A 1.550.000 970.000 660.000 475.000 375.000 275.000 33. IRIAN JAYA BARAT 1.056.000 715.000 550.000 440.000 330.000 290.000 MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI NO PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI BESARAN PER HARI 1 2 3 1. Menhan, Panglima TNI dan Kas Angkatan Rp. 200.000,- 2. Pejabat Eselon I Rp. 150.000,- 3. Pejabat Eselon II Rp. 100.000,- SEWA KENDARAAN DALAM KOTA NO PEJABAT NEGARA MAKSIMAL BESARAN PER HARI 1 2 3 1. Menhan, Panglima TNI dan Kas Angkatan Rp.500.000,- MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 Surat Perintah Perjalanan Dinas 1. Pejabat berwenang yang memberi perintah 2. Nama / NRP / NIP Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997 dan PP No. 28 Tahun 2001 b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas a. b. c. 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkutan yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan a. b. 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *) a. b. c. 8. Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran a. b. 10. Keterangan lain-lain *) Coret yang tidak perlu MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO ........................................... Lembar Ke : Kode No. : Nomor : Dikeluarkan di : Tanggal : ( Pejabat yang berwenang ) ( ……………………....... ) NRP/NIP. …………….. LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 ........................................................................ I. Berangkat dari : ( Tempat kedudukan ) Ke : Pada Tanggal : Kepala ( …………….…......…….. ) NRP/NIP. ……..……….. II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................….. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................….. III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................….. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................….. IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................….. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................….. V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................….. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................….. VI. Tiba di : ( Tempat kedudukan ) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk ( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................….. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang / Pejabat lainnya yang ditunjuk ( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................….. MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO SUB LAMPIRAN DARI LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPPD Nomor : Tanggal : NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JUMLAH Rp. Terbilang : PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Rp. ..................................... Yang telah dibayar semula Rp. ..................................... Sisa kurang/lebih Rp. ..................................... ......................., .......................... Telah dikeluarkan jumlah uang sebesar Rp. ........................................................ Yang Menerima ( …………….....……….. ) NRP/NIP. …………….. Telah dibayar sejumlah Rp. .............................. Bendahara ( …………….....……….. ) NRP/NIP. …………….. Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk ( ……………….......................…….. ) NRP/NIP. ……........................….. MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008