Koreksi Pasal 11
PERMEN Nomor 35 Tahun 2015 | Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
Teks Saat Ini
Kewenangan dalam MEMUTUSKAN persetujuan dokumen Renbut, diatur sebagai berikut:
a. Kemhan, meliputi:
1. dokumen awal Renbut Alutsista TNI disetujui oleh Dirjen Kuathan Kemhan atas nama Menteri.
2. dokumen akhir Renbut Alutsista TNI disetujui oleh Dirjen Kuathan Kemhan atas nama Menteri.
b. Mabes TNI/Angkatan, meliputi:
1. Opsreq Alutsista U.O., disetujui oleh Asisten Operasi atas nama Ka U.O.;
2. Dokumen teknis, Daftar Calon Penyedia Potensial, Kirbia/LCC dan Studi Kelayakan untuk U.O. Mabes TNI, disetujui oleh Asisten Logistik/Asisten Komunikasi dan Elektronik atas nama Ka U.O.;
3. Dokumen teknis, Daftar Calon Penyedia Potensial, Kirbia/LCC dan Studi Kelayakan untuk U.O.
Angkatan, disetujui oleh Asisten Logistik atas nama Ka U.O.; dan
4. Dokumen Renbut Alutsista U.O., disetujui oleh Asisten Logistik/Asisten Komunikasi dan Elektronik atas nama Ka U.O.
Koreksi Anda