Koreksi Pasal 20

PERMEN Nomor 32 Tahun 2013 | Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013 tentang STANDARDISASI PEMISAHAN DAN PENYALURAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai berikut: a. bagi pangkat Perwira Tinggi dan Kolonel: 1. Markas Besar Angkatan melaporkan dan mengusulkan pemberhentian ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan kepada Panglima dengan disertai bukti-bukti dan saran/pertimbangan Dewan Kehormatan Perwira, segera setelah diketahui bahwa Perwira Tinggi/Kolonel yang bersangkutan melakukan pelanggaran salah satu sebab- sebab Pemberhentian; 2. Asisten Personel Panglima menyiapkan bahan untuk mendapatkan petunjuk/Keputusan Panglima sesuai dengan laporan Kepala Staf Angkatan, dilampiri dengan hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira; www.djpp.kemenkumham.go.id 3. apabila Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, maka Panglima menandatangani surat usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ditujukan kepada PRESIDEN RI; 4. keputusan pemberhentian definitif ditandatangani oleh PRESIDEN; dan 5. Sekretaris Militer menerbitkan dan Petikan Keputusan PRESIDEN serta mengirimkan Petikan kepada Panglima untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. b. bagi Pangkat Letnan Dua sampai dengan Letnan Kolonel: 1. Markas Besar Angkatan membuat laporan dan usulan yang ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan kepada Panglima dengan disertai bukti-bukti dan saran/pertimbangan hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira, segera setelah diketahui yang bersangkutan melakukan pelanggaran salah satu sebab-sebab Pemberhentian Tidak Dengan Hormat; 2. Keputusan Pemberhentian definitif ditandatangani oleh Panglima setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan saran Dewan Kehormatan Perwira sesuai usul dari Kepala Staf Angkatan; dan 3. Kepala Sekretariat Umum menerbitkan Salinan dan Petikan keputusan Panglima serta mengirimkan Petikan kepada Kepala Staf Angkatan untuk selanjutnya diteruskan kepada yang bersangkutan. c. bagi Pangkat Bintara/Tamtama: 1. Pejabat personalia Satuan Kerja/Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) mengajukan usul pemberhentian kepada Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat; 2. Asisten Personel Komando Utama/pejabat personalia Badan Pelaksana Pusat menghimpun usulan tingkat satuan selanjutnya mengajukan usul pemberhentian kepada Kepala Staf Angkatan dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dengan dilengkapi bahan administrasi dan alasan pemberhentian serta jenis rawatan purnadinas; 3. keputusan pemberhentian ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan; dan 4. Kepala Sekretariat Umum menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Pemberhentian definitif serta mengirimkan kepada Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat yang akan mengirimkan Petikan kepada Satuan Kerja/Satuan www.djpp.kemenkumham.go.id Administrasi Pangkalan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. (2) Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Prajurit Siswa sebagai berikut: a. Prajurit Siswa yang sedang menjalani Pendidikan Pertama Perwira: 1. Gubernur Akademi TNI/Kepala Lembaga Pendidikan penyelenggara: a) mengusulkan pemberhentian: 1) untuk Sersan Taruna sampai dengan Sersan Mayor Satu Taruna dan Prajurit Siswa Non Akademi TNI kepada Panglima; dan 2) untuk Calon Prajurit Taruna sampai dengan Kopral Taruna kepada Danjen Akademi TNI. b) menerbitkan Keputusan sementara tentang Pemberhentian dari Pendidikan Pertama, dengan ketentuan: 1) Calon Prajurit Taruna sampai dengan sersan Mayor Satu Taruna oleh Gubernur Akademi Angkatan; dan 2) Prajurit Siswa Perwira Non Akademi TNI oleh Kepala Lembaga Pendidikan penyelenggara. 2. Keputusan definitif Pemberhentian: a. untuk Sersan Taruna sampai dengan Sersan Mayor Satu Taruna dan Prajurit Siswa Non Akademi ditandatangani oleh Panglima; dan b. untuk Calon Prajurit Taruna sampai dengan Kopral Taruna ditandatangani oleh Komandan Jenderal Akademi TNI. 3. Kepala Sekretariat Umum TNI/Akademi TNI menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Pemberhentian definitif dan disampaikan kepada Gubernur Akademi Angkatan/Kepala Lembaga Pendidikan yang akan mengirimkan Petikan kepada Resimen Taruna/Satuan Pendidikan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. (3) Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Prajurit Siswa yang sedang menjalani Pendidikan pertama Bintara dan Tamtama sebagai berikut: a. Kepala Lembaga Pendidikan menerbitkan Keputusan sementara pemberhentian dari Pendidikan Pertama dan mengajukan usul www.djpp.kemenkumham.go.id pemberhentian disertai jenis alasan pemberhentian kepada Panglima Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat; b. Asisten Personel Komando Utama/Pejabat personalia Badan Pelaksana Pusat mengajukan usul pemberhentian kepada Kepala Staf Angkatan; c. Kepala Staf Angkatan menerbitkan keputusan definitif tentang pemberhentian yang bersangkutan dari Pendidikan Pertama; dan d. Kepala Sekretariat Umum Angkatan menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan dan mengirimkan Petikan kepada Asisten Personel Komando Utama/Pejabat Personalia Badan Pelaksana Pusat yang akan mengirimkan kepada Kepala Lembaga Pendidikan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Koreksi Anda

3. apabila Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, maka Panglima menandatangani surat usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ditujukan kepada PRESIDEN RI;
4. keputusan pemberhentian definitif ditandatangani oleh PRESIDEN; dan
5. Sekretaris Militer menerbitkan

dan Petikan Keputusan PRESIDEN serta mengirimkan Petikan kepada Panglima untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
b. bagi Pangkat Letnan Dua sampai dengan Letnan Kolonel:
1. Markas Besar Angkatan  membuat laporan dan usulan yang ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan kepada Panglima dengan disertai bukti-bukti dan saran/pertimbangan hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira, segera setelah diketahui yang bersangkutan melakukan pelanggaran salah satu sebab-sebab Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
2. Keputusan Pemberhentian definitif ditandatangani oleh Panglima setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan saran Dewan Kehormatan Perwira sesuai usul dari Kepala Staf Angkatan; dan
3. Kepala Sekretariat Umum menerbitkan Salinan dan Petikan keputusan Panglima serta mengirimkan Petikan kepada Kepala Staf Angkatan untuk selanjutnya diteruskan kepada yang bersangkutan.
c. bagi Pangkat Bintara/Tamtama:
1. Pejabat personalia Satuan Kerja/Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) mengajukan usul pemberhentian kepada Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat;
2. Asisten Personel Komando Utama/pejabat personalia Badan Pelaksana Pusat menghimpun usulan tingkat satuan selanjutnya mengajukan usul pemberhentian kepada Kepala Staf Angkatan dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dengan dilengkapi bahan administrasi dan alasan pemberhentian serta jenis rawatan purnadinas;
3. keputusan pemberhentian ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan; dan
4. Kepala Sekretariat Umum menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Pemberhentian definitif serta mengirimkan kepada Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat yang akan mengirimkan Petikan kepada Satuan Kerja/Satuan www.djpp.kemenkumham.go.id

Administrasi Pangkalan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
(2) Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Prajurit Siswa sebagai berikut:
a. Prajurit Siswa yang sedang menjalani Pendidikan Pertama Perwira:
1. Gubernur Akademi TNI/Kepala Lembaga Pendidikan penyelenggara:
a) mengusulkan pemberhentian:
1) untuk Sersan Taruna sampai dengan Sersan Mayor Satu Taruna dan Prajurit Siswa Non Akademi TNI kepada Panglima; dan 2) untuk Calon Prajurit Taruna sampai dengan Kopral Taruna kepada Danjen Akademi TNI.
b) menerbitkan Keputusan sementara tentang Pemberhentian dari Pendidikan Pertama, dengan ketentuan:
1) Calon Prajurit Taruna sampai dengan sersan Mayor Satu Taruna oleh Gubernur Akademi Angkatan; dan 2) Prajurit Siswa Perwira Non Akademi TNI oleh Kepala Lembaga Pendidikan penyelenggara.
2. Keputusan definitif Pemberhentian:
a. untuk Sersan Taruna sampai dengan Sersan Mayor Satu Taruna dan Prajurit Siswa Non Akademi ditandatangani oleh Panglima;
dan
b. untuk Calon Prajurit Taruna sampai dengan Kopral Taruna ditandatangani oleh Komandan Jenderal Akademi TNI.
3. Kepala Sekretariat Umum TNI/Akademi TNI menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Pemberhentian definitif dan disampaikan kepada Gubernur Akademi Angkatan/Kepala Lembaga Pendidikan yang akan mengirimkan Petikan kepada Resimen Taruna/Satuan Pendidikan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
(3) Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Prajurit Siswa yang sedang menjalani Pendidikan pertama Bintara dan Tamtama sebagai berikut:
a. Kepala Lembaga Pendidikan menerbitkan Keputusan sementara pemberhentian dari Pendidikan Pertama dan mengajukan usul www.djpp.kemenkumham.go.id

pemberhentian disertai jenis alasan pemberhentian kepada Panglima Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat;
b. Asisten Personel Komando Utama/Pejabat personalia Badan Pelaksana Pusat mengajukan usul pemberhentian kepada Kepala Staf Angkatan;
c. Kepala Staf Angkatan menerbitkan keputusan definitif tentang pemberhentian yang bersangkutan dari Pendidikan Pertama; dan
d.  Kepala Sekretariat Umum Angkatan menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan dan mengirimkan Petikan kepada Asisten Personel Komando Utama/Pejabat Personalia Badan Pelaksana Pusat yang akan mengirimkan kepada Kepala Lembaga Pendidikan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Alasan koreksi

Email (opsional)