Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. 2. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian adalah Analis Kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu. 3. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan adalah Analis Kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. 4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 5. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara. 6. Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang memangku Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 7. Kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. 8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan sesuatu organisasi. 9. Daftar Urut Kepangkatan, yang selanjutnya disingkat DUK, adalah salah satu bahan objektif dalam melaksanakan pembinaan karier PNS. 10. Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seorang PNS seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pensiun, perubahan susunan keluarga dan lain-lain. 11. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara. 12. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disingkat DUPAK, adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh Analis Kepegawaian dan telah diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun waktu tertentu untuk dinilai. 13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan / atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Analis Kepegawaian dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. 14. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kerja Analis Kepegawaian. 15. Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disingkat PAK, adalah pengakuan formil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang terhadap angka kredit Analis Kepegawaian setelah dilakukan penilaian. 16. Berita Acara Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disingkat BAPAK, adalah Berita acara mengenai PAK jabatan fungsional tersebut. 17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian. 18. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Dephan adalah Menteri Pertahanan. 19. PNS Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan, lingkungan Mabes TNI dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri.