Koreksi Pasal 2

(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kasatker/subsatker wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. (3) SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.