PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 19 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Penggunaan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan menggunakan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 2. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. 3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 6. Pengguna Jasa Telekomunikasi adalah Prajurit TNI dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemhan dan TNI yang karena tugas dan tanggung jawabnya menggunakan Jasa Telekomunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 7. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Izin penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 9. Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 10. Public Switched Telephone Network yang selanjutnya disingkat PSTN adalah sambungan telepon tetap dengan menggunakan jaringan kabel. 11. Pemasangan adalah kegiatan pemasangan Penggunaan Jasa Telekomunikasi sesuai permintaan Pengguna Jasa Telekomunikasi. 12. Pemindahan adalah kegiatan pemindahan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di tempat baru dengan memindahkan Jasa Telekomunikasi yang ada, sesuai permintaan Pengguna Jasa Telekomunikasi. 13. Pengalihan adalah kegiatan pengalihan Penggunaan Jasa Telekomunikasi yang tidak diperlukan oleh Pengguna Jasa Telekomunikasi kepada instansi lain/ Pengguna Jasa Telekomunikasi baru yang memerlukan, dan biaya menjadi tanggung jawab penerima setelah disetujui oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. 14. Penghentian adalah kegiatan penghentian Penggunaan Jasa Telekomunikasi oleh Pengguna Jasa Telekomunikasi kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. 15. Pembatasan adalah upaya untuk mencegah dan/atau mengatasi terjadinya defisit pagu anggaran Jasa Telekomunikasi. 16. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, yang terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara. 17. Very Small Aperture Terminal yang selanjutnya disingkat VSAT adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 (tiga) meter. 18. Very Small Aperture Terminal Internet Protocol yang selanjutnya disingkat VSAT IP adalah layanan komunikasi yang menggunakan media satelit dan media stasiun bumi kecil yang diletakan pada site pelanggan berbasis IP (Internet Protocol). 19. Virtual Private Network Internet Protocol yang selanjutnya disingkat VPN IP adalah layanan komunikasi berbasis internet protocol sebagai jaringan private yang terpisah dari internet network (public). 20. Interconnected network yang selanjutnya disingkat internet adalah jaringan komunikasi global yang saling berhubungan/sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan sistem standar global paket protocol internet Transmission Control/Internet Protocol (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. 21. Telepon Seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang bersifat portable dan atau mobile namun mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap dan dapat digunakan untuk melakukan panggilan dan menerima pesan melalui sinyal frekuensi radio. 22. Bandwidth Transponder Satelit adalah kapasitas, kuota atau volume dari jaringan transponder satelit yang digunakan untuk menerima dan mengirim data. 23. Transponder adalah perangkat pemancar radio otomatis yang menerima, memperkuat, dan mengirim- kan sinyal dalam frekuensi tertentu yang terpasang pada satelit 24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap tagihan Penggunaan Jasa Telekomunikasi dari Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan. 28. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan. 29. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Koreksi

(1) Penggunaan Jasa Telekomunikasi mengacu kepada rencana induk gelar komunikasi UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, dan UO Markas Besar Angkatan yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi. (2) Rencana induk gelar komunikasi UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, dan UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan sistem komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik kematraan. (3) Penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kegiatan rutin dan terencana harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa rencana anggaran dan biaya serta kerangka acuan kerja atau term of reference dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh masing- masing UO. (4) Penggunaan Jasa Telekomunikasi untuk kegiatan yang bersifat mendadak/insidentil dalam mendukung kegiatan latihan dan operasi dilaksanakan atas dasar perintah pimpinan tertinggi dari masing-masing UO.

Pasal 3

(1) Penggunaan Jasa Telekomunikasi digunakan untuk mendukung kepentingan dinas. (2) Penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur perizinan sesuai dengan tataran kewenangan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 4

Jenis Jasa Telekomunikasi yang digunakan terdiri atas: a. telepon PSTN; b. telepon seluler; c. lease line; d. Internet; e. VPN IP; f. Bandwidth Transponder Satelit; g. VSAT dan VSAT IP; dan h. telepon satelit.

Pasal 5

(1) Telepon PSTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu fasilitas yang digunakan oleh pejabat dan/atau satuan kerja diklasifikasikan sesuai dengan strata jabatan dan kebutuhan satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Klasifikasi fasilitas yang digunakan oleh pejabat dan/atau satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kategori terbatas I; b. kategori terbatas II; c. kategori terbatas III; dan d. kategori terbatas IV. (3) Kategori terbatas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat digunakan untuk panggilan sambungan langsung internasional, sambungan langsung jarak jauh, dan panggilan lokal. (4) Kategori terbatas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan untuk panggilan sambungan langsung jarak jauh dan panggilan lokal. (5) Kategori terbatas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat digunakan untuk panggilan sambungan langsung jarak jauh melalui operator dan panggilan lokal. (6) Kategori terbatas IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat digunakan untuk menerima panggilan. (7) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk prajurit TNI atau aparatur sipil negara untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, berhak menerima salah satu klasifikasi fasilitas sambungan telepon PSTN dari klasifikasi. (8) Ketentuan mengenai klasifikasi fasilitas Telepon PSTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan ketentuan mengenai alokasi Telepon PSTN pada rumah dinas jabatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Telepon Seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b kriteria penggunaannya diprioritaskan untuk: a. tugas operasi; b. tugas intelijen; c. tugas teritorial; dan d. pejabat yang karena tugas dan tanggungjawabnya berhak menerima fasilitas Telepon Seluler di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Penggunaan Telepon Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pembina teknis dan penyelenggara pembinaan teknis dari masing-masing UO. (3) Telepon Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dengan fasilitas layanan sebagai berikut: a. credit limit service, digunakan terhadap Telepon Seluler pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI; b. close user group, digunakan terhadap Telepon Seluler untuk tugas intelijen dan teritorial; dan c. teknologi lain yang lebih adaptif terhadap kebutuhan komunikasi di masing-masing UO. (4) Ketentuan mengenai pejabat yang berhak menerima dan mendapatkan alokasi Fasilitas Telepon Seluler di lingkungan Kemhan dan TNI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Lease line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan saluran komunikasi khusus yang dapat dengan mudah menghubungkan dua titik dengan menggunakan jalur khusus berupa kabel, gelombang radio dan serat optik untuk memastikan tersalurnya data berkelanjutan dari satu titik ke titik lainnya yang digunakan untuk komunikasi antar satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 8

(1) Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditempatkan pada satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disambungkan satu saluran dengan telepon PSTN. (3) Jumlah alokasi maksimal sambungan telepon PSTN dan kapasitas Internet pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI disesuaikan dengan kebutuhan. (4) Ketentuan mengenai jumlah alokasi maksimal sambungan telepon PSTN dan kapasitas Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) VPN IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas oleh satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) VPN IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan secara multiguna dan integratif dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. (3) VPN IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana telekomunikasi data, video, dan voice.

Pasal 10

(1) Bandwidth Transponder Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Bandwidth Transponder Satelit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat yang sudah terpasang di satuan kerja secara efektif dan efisien.

Pasal 11

(1) VSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan sebagai pemancar dan penerima transmisi satelit yang tersebar di banyak lokasi dan terhubung ke hub sentral melalui satelit. (2) VSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk lokasi terluar, tertinggal dan terdepan serta daerah yang belum terjangkau jaringan serat optik dan teresterial.

Pasal 12

(1) VSAT IP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan sebagai layanan komunikasi dengan media transmisi satelit dimana paket data yang dikirim/diterima dalam bentuk Internet Protocol. (2) VSAT IP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memudahkan mengintegrasikan dengan sarana komunikasi lainnya.

Pasal 13

Telepon satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada daerah yang tidak terjangkau oleh sinyal telepon PSTN dan sinyal telepon seluler.

Pasal 14

Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Jasa Telekomunikasi yang digunakan pada: a. gedung; b. mess yang bersifat transit; c. rumah dinas; d. satuan kerja; dan e. satuan bergerak dalam rangka tugas operasi.

Pasal 15

(1) Penggunaan Jasa Telekomunikasi akan diatur dalam peraturan/keputusan/petunjuk pelaksanaan di masing- masing UO. (2) Penggunaan Jasa Telekomunikasi digunakan di masing- masing UO. (3) Tata cara Penggunaan Jasa Telekomunikasi yang digunakan di masing-masing UO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. menyusun rencana kebutuhan Jasa Telekomunikasi di masing-masing UO; b. mengajukan permohonan Perizinan Pemasangan baru Jasa Telekomunikasi; c. mengajukan permohonan Perizinan Pemindahan, Pengalihan dan Penghentian Jasa Telekomunikasi; d. melakukan Coklit pada tagihan Jasa Telekomunikasi; e. melakukan pembayaran Jasa Telekomunikasi; dan f. menggunakan dan memperpanjang masa Penggunaan Jasa Telekomunikasi. (4) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan tata cara Penggunaan Jasa Telekomunikasi di masing-masing UO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan.

BAB Kedua

Jenis Jasa Telekomunikasi

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Telepon satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada daerah yang tidak terjangkau oleh sinyal telepon PSTN dan sinyal telepon seluler.

Pasal 14

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Menteri sebagai pembina Penggunaan Jasa Telekomunikasi. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi; b. MENETAPKAN kebijakan anggaran Jasa Telekomunikasi; dan c. MENETAPKAN pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan Penggunaan Jasa Telekomunikasi.

Pasal 17

Koreksi

Wewenang Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat didelegasikan kepada: a. Wakil Menteri; b. Sekretaris Jenderal Kemhan; c. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; d. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; dan e. Kepala Pusat Pelaporan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan.

Pasal 18

(1) Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebagai supervisi pelaksana kegiatan. (2) Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang: a. mengawasi proses penetapan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi; dan b. mengawasi penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Jasa Telekomunikasi. (3) Wakil Menteri sebagai supervisi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 19

(1) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sebagai pembina teknis dalam pelaksanaan kegiatan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan. (2) Sekretaris Jenderal Kemhan selaku pembina teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan menunjuk Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai penyelenggara pembinaan teknis Telekomunikasi di lingkungan Kemhan. (3) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. MENETAPKAN pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan; b. menjabarkan alokasi pagu anggaran di lingkungan UO Kemhan; c. menjabarkan kebijakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan; d. mengawasi dan mengendalikan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan; dan e. melaporkan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan kepada Menteri. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 20

(1) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan dan pengendali anggaran. (2) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. merumuskan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Jasa Telekomunikasi; b. mengalokasikan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan; c. mengajukan tambahan anggaran Jasa Telekomunikasi apabila terjadi defisit; dan d. mengevaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran Jasa Telekomunikasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan yang menerima delegasi tugas sebagai pembina teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di UO lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. merumuskan kebijakan umum Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan dan TNI; b. mensosialisasikan kebijakan umum Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan dan TNI; c. mengawasi dan mengendalikan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Kemhan dan TNI; d. mengajukan rencana kebutuhan Penggunaan Jasa Telekomunikasi Kemhan dan TNI; e. memverifikasi dan mengklarifikasi kepada pihak terkait apabila ditemukan kejanggalan terhadap tagihan dan/atau Jasa Telekomunikasi yang digunakan di lingkungan Kemhan dan TNI; f. memberikan perizinan Pemasangan, Pemindahan, pencabutan, dan Pengalihan sesuai dengan tataran kewenangan; dan g. melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 22

(1) Kepala Pusat Pelaporan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e sebagai pembina fungsi keuangan di lingkungan Kemhan. (2) Kepala Pusat Pelaporan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengajukan pembayaran tagihan Jasa telekomunikasi kepada Kuasa Bendahara Umum Negara sebesar tagihan yang telah disetujui oleh Tim Coklit Kemhan; b. mencatat dan melaporkan penggunaan dana pembayaran Jasa Telekomunikasi sesuai dengan prosedur administrasi keuangan; dan c. melaporkan posisi sisa pagu Jasa Telekomunikasi dan/atau anggaran yang tersedia kepada Menteri/Wakil Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kemhan di lingkungan Kemhan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pusat Pelaporan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 23

Panglima TNI sebagai pembina yang bertanggung jawab dalam Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI.

Pasal 24

Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mendelegasikan kepada: a. Kepala Staf Umum TNI; b. Asisten Perencanaan Umum TNI; c. Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI; d. Kepala Pusat Keuangan Markas Besar TNI; dan e. Komandan Satuan Komlek TNI.

Pasal 25

(1) Kepala Staf Umum TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a sebagai pembina fungsi umum di lingkungan Markas Besar TNI. (2) Kepala Staf Umum TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengawasi proses penetapan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI; dan b. mengawasi penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Staf Umum TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 26

(1) Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sebagai pembina dan perencana umum kegiatan di lingkungan Markas Besar TNI. (2) Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengendalikan penggunaan pagu Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI; dan b. meneruskan permohonan rencana kebutuhan Penggunaan Jasa Telekomunikasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 27

(1) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c sebagai pembina teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI. (2) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. merencanakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di UO Markas Besar TNI; b. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi kepada Kepala UO Markas Besar TNI; c. memberikan supervisi teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di UO Markas Besar TNI; d. mengakomodir perizinan Pemasangan dan/atau pengembangan Jasa Telekomunikasi khusus Transponder Satelit dari UO Angkatan; e. mengadakan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai peraturan perundang- undangan; f. memberikan perizinan Pemasangan, Pemindahan pencabutan dan Pengalihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan g. melakukan Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 28

(1) Kepala Pusat Keuangan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, sebagai pembina fungsi keuangan di lingkungan Markas Besar TNI. (2) Kepala Pusat Keuangan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengawasi pembayaran tagihan Jasa Telekomunikasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebesar tagihan yang telah disetujui oleh Tim Coklit Markas Besar TNI; b. mencatat dan melaporkan penggunaan dana pembayaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI sesuai dengan prosedur administrasi keuangan; dan c. melaporkan posisi sisa pagu Jasa Telekomunikasi dan/atau anggaran yang tersedia kepada Kepala Staf Umum dan/Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pusat Keuangan Markas Besar TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 29

(1) Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, sebagai penyelenggara pembinaan teknis komunikasi strategis di lingkungan Markas Besar TNI. (2) Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melaksanakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di UO Markas Besar TNI; b. mengusulkan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi kepada Kepala UO Markas Besar TNI u.p Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI; c. melaksanakan supervisi teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di UO Markas Besar TNI; d. melaksanakan kerjasama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai peraturan perundang- undangan; e. mengusulkan perizinan Pemasangan, Pemindahan pencabutan dan Pengalihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan f. melakukan Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 30

Kepala Staf Angkatan sebagai pembina yang bertanggung jawab dalam Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Angkatan.

Pasal 31

Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mendelegasikan kepada: a. Asisten Perencanaan UO Angkatan; b. Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat; c. Kepala Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat; d. Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Laut; e. Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut; f. Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Udara; dan g. Kepala Pusat Keuangan Markas Besar Angkatan.

Pasal 32

(1) Asisten Perencanaan UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a sebagai pembina dan perencana umum kegiatan di lingkungan UO Angkatan. (2) Asisten Perencanaan UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengendalikan penggunaan pagu Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Angkatan; dan b. meneruskan permohonan rencana kebutuhan Penggunaan Jasa Telekomunikasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten Perencanaan UO Angkatan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan.

Pasal 33

(1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b sebagai pembina fungsi logistik bidang telekomunikasi di lingkungan UO Angkatan Darat. (2) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menjabarkan kebijakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI AD; b. mengawasi dan mengendalikan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI AD; c. mengadakan Kerjasama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan d. memberikan perizinan pemakaian anggaran, Pemasangan, Pemindahan, pencabutan dan Pengalihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat.

Pasal 34

(1) Kepala Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c sebagai pembina teknis Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Darat. (2) Kepala Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. merencanakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Darat; b. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Darat; c. mengajukan persetujuan Pemasangan dan/atau pengembangan Jasa Telekomunikasi khusus untuk Transponder satelit kepada Panglima TNI melalui Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI; d. memberikan supervisi teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Darat; e. mengadakan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memberikan perizinan Pemasangan, Pemindahan, pencabutan dan Pengalihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan g. melakukan Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat.

Pasal 35

(1) Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d sebagai pembina teknis Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. (2) Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengawasi dan mengendalikan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut; b. mengajukan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut; c. mengajukan persetujuan Pemasangan dan/atau pengembangan Jasa Telekomunikasi khusus Transponder satelit kepada Panglima TNI melalui Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI; dan d. memberikan supervisi Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Pasal 36

(1) Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e sebagai penyelenggara pembinaan teknis Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melaksanakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut; b. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut; c. mengajukan persetujuan Pemasangan dan/atau pengembangan Jasa Telekomunikasi kepada Kepala Staf Angkatan Laut melalui Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Laut; d. Pengguna Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut; e. mengadakan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai tataran kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. memberikan perizinan Pemasangan, Pemindahan, pencabutan dan Pengalihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan g. melaksanakan Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut dalam hal ini Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut.

Pasal 37

(1) Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f sebagai pembina teknis Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Udara. (2) Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. merencanakan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Udara; b. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pagu anggaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan Angkatan Udara; c. mengajukan persetujuan Pemasangan dan/atau pengembangan Jasa Telekomunikasi khusus Transponder satelit kepada Panglima TNI melalui Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI; d. memberikan supervisi teknis Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Udara; e. mengadakan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memberikan perizinan Pemasangan, Pemindahan, pencabutan dan Pengalihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tataran kewenangan; dan g. melakukan Coklit tagihan Jasa Telekomunikasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Pasal 38

(1) Kepala/Direktur Keuangan UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g sebagai pembina fungsi keuangan di lingkungan UO Markas Besar Angkatan. (2) Kepala/Direktur Keuangan UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengawasi pembayaran tagihan Jasa Telekomunikasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebesar tagihan yang telah disetujui oleh Tim Coklit UO Markas Besar Angkatan; b. mencatat dan melaporkan penggunaan dana pembayaran Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Markas Besar Angkatan sesuai dengan prosedur administrasi keuangan; dan c. melaporkan posisi sisa pagu Jasa Telekomunikasi dan/atau anggaran yang tersedia kepada Kepala Staf Angkatan dan/Asisten Strategis Perencanaan UO Markas Besar Angkatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala/Direktur Keuangan UO Markas Besar Angkatan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan.

Pasal 39

Penyelenggara pembinaan teknis Telekomunikasi apabila melakukan penambahan jenis layanan Jasa Telekomunikasi yang bersifat sementara harus melaporkan kepada pembina teknis: a. di lingkungan Kemhan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku pembina teknis di lingkungan Kemhan dan TNI; b. di lingkungan Markas Besar TNI harus melaporkan kepada Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku Pembina teknis di lingkungan Kemhan dan TNI; c. di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Darat harus melaporkan kepada Pusat Perhubungan Angkatan Darat dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku Pembina teknis di lingkungan Kemhan dan TNI; d. di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Laut harus melaporkan kepada Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku Pembina teknis di lingkungan Kemhan dan TNI; dan e. di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Udara harus melaporkan kepada Asisten Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku Pembina teknis di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB Kesatu

Kewenangan Menteri

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Kewenangan Panglima TNI

Pasal 23

Koreksi

Panglima TNI sebagai pembina yang bertanggung jawab dalam Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI.

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Ketiga

Kewenangan Kepala Staf Angkatan

Pasal 30

Koreksi

Kepala Staf Angkatan sebagai pembina yang bertanggung jawab dalam Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan UO Angkatan.

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 40

Koreksi

(1) Penyelenggaraan kerjasama dalam hal Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI didahului dengan adanya kesepakatan bersama antara Kemhan dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. (2) Kesepakatan bersama antara Kemhan dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan perjanjian kerjasama dan/atau kontrak Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 41

(1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang akan mengadakan kerjasama dengan Pengguna Jasa Telekomunikasi diwajibkan memiliki 3 (tiga) jaringan utama (backbone) Jasa Telekomunikasi yaitu jaringan kabel/serat optik, jaringan satelit, dan jaringan teresterial. (2) Dalam mengadakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih mengutamakan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi nasional. (3) Penggunaan Jasa Telekomunikasi didahului dengan perjanjian kerjasama dan/ atau kontrak untuk layanan telepon dan layanan data Internet antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Pengguna Jasa Telekomunikasi. (4) Penggunaan Jasa Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh masing-masing UO. (5) Penandatanganan kontrak dan/atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh PPK dari masing-masing UO atas persetujuan KPA masing-masing UO.

Pasal 42

(1) Dalam hal Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Nasional belum mampu menyediakan/melayani kebutuhan yang diperlukan oleh Pengguna Jasa Telekomunikasi, dapat melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dari luar negeri dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan aspek manfaat.

Pasal 43

Dalam pengadaan Jasa Telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang dan jasa.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

Koreksi

(1) Pembina teknis Telekomunikasi, penyelenggara pembinaan teknis Telekomunikasi serta kepala satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Penggunaan Jasa Telekomunikasi melalui kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam waktu 2 (dua) bulan. (2) Pembina teknis Telekomunikasi, penyelenggara pembinaan teknis Telekomunikasi serta kepala satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Coklit. (3) Tim Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas meneliti dan memverifikasi Penggunaan Jasa Telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing UO dan hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara. (4) Tim Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Direktur Administrasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai Ketua; b. Direktur Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagai koordinator kegiatan Coklit; c. pembina teknis Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI; d. penyelenggara pembinaan teknis Telekomunikasi masing-masing UO; dan e. pembina anggaran dan pembina keuangan tingkat masing-masing UO. (5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengawas internal/Inspektorat Jenderal dari masing-masing UO di lingkungan Kemhan dan TNI. (6) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada komando atas secara hierarki.

Pasal 46

(1) Dalam hal keadaan tertentu dan/atau karena terjadi defisit pagu anggaran yang dialokasikan dapat dilakukan pengendalian dan/atau pengisoliran fasilitas Jasa Telekomunikasi yang digunakan oleh satuan kerja. (2) Pengendalian dan/atau pengisoliran fasilitas Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PA/KPA masing-masing UO. (3) PA/KPA masing-masing UO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melakukan pengendalian dan/atau pengisoliran fasilitas Jasa Telekomunikasi agar memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 47

(1) Jika diperlukan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi menyediakan Print out tagihan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Penyediaan Print out tagihan Penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung upaya pengawasan dan pengendalian.