Koreksi Pasal 13

(1) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI, PA menunjuk beberapa KPA. (2) PA menunjuk KPA pada UO Kemhan dan TNI sebagai berikut: a. Sekjen Kemhan sebagai KPA pada UO Kemhan; b. Panglima TNI sebagai KPA pada UO TNI; c. Kasad sebagai KPA pada UO TNI AD; d. Kasal sebagai KPA pada UO TNI AL; dan e. Kasau sebagai KPA pada UO TNI AU. (3) Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ex- officio; (4) Penunjukan KPA tidak terikat tahun anggaran; (5) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA; (6) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA yang ditetapkan berdasarkan DIPA/KOM; (7) KPA menerima pelimpahan kewenangan penetapan pemenang dari PA melalui DIPA/KOM untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).