Koreksi Pasal 13

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2008 MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN “I” PERATURAN MENHAN NOMOR : 17 Tahun 2008 TANGGAL : 16 September 2008 BAGAN PERANGKAT ORGANISASI PUSKOP DEPHAN RAPAT ANGGOTA PENGURUS PENGAWAS UNIT USAHA PRIMKOP Keterangan : 1. Garis lurus : Hubungan langsung 2. Garis putus-putus : Hubungan tdk langsung MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN “II” PERATURAN MENHAN NOMOR : 17 Tahun 2008 TANGGAL : 16 September 2008 BAGAN PENGURUS PUSKOP DEPHAN RAT KETUA PENGAWAS WAKIL KETUA SEKRETARIS PSI TK II TU PSI TK III URDAL PSI TK IV KU KASI BINUS KASI BINTEKKOPKU PSI TK II RENUS PSI TK I DALUS PSI TK II BINTEKKOP PSI TK I MINKU UNIT USAHA PRIMKOP Keterangan : 1. Garis lurus : Hubungan Langsung 2. Garis putus-putus : Hubungan Tdk Langsung MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN “II” PERATURAN MENHAN NOMOR : 17 Tahun 2008 TANGGAL : 16 September 2008 BAGAN PENGURUS PUSKOP DEPHAN RAT KETUA PENGAWAS WAKIL KETUA SEKRETARIS PSI TK II TU PSI TK III URDAL PSI TK IV KU KASI BINUS KASI BINTEKKOPKU PSI TK II RENUS PSI TK I DALUS PSI TK II BINTEKKOP PSI TK I MINKU UNIT USAHA PRIMKOP Keterangan : 1. Garis lurus : 2. Garis putus-putus : MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO NO SATUAN/JABATAN KOLONEL/PNS LETKOL/PNS MAYOR/PNS KAPTEN/PNS LETTU/PNS LETDA/PNS BINTARA/PNS TAMTAMA/PNS JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Ketua 1 - - - - - - - 1 - Semua jabatan pada DSP ini adalah 2. Wakil Ketua - - - - - 1 jabatan promosi 3. sekretaris - - - - - 1 4. PSI TK II TU - - - - - 1 - Semua jabatan dalam DSP ini dapat diduduki oleh 5. PSI TK III Urdal - - - - 1 personel Dephan baik TNI maupun PNS sesuai 6. PSI TK IV Ku - - - - - 1 ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Kasi Binus - - - - - 1 8. PSI TK II /Renus - - - - - 1 - DSP ini adalah alokasi maksimal 9. PSI TK I/Dalus - - - - - 1 10. Kasi Bintekkopku - - - - - 1 * Jumlah jabatan dan kepangkatan pada 11. PSI TK II/Bintekkop - - - - - 1 unit usaha disesuaikan dengan kebutuhan 12 PSI TK I/Minku - - - - - 1 serta tidak merupakan jabatan struktural 13. Pengatur Minu - - - - - 10 maupun fungsional di lingkungan Dephan 14. Operator Komputer/pengetik - - - - - 6 15. Pelayan - - - - - - - 1 1 ** Ketentuan DSP Primkop di lingkungan 16. Pengemudi - - - - - - 1 1 2 Dephan diatur tersendiri. 17. Unit Usaha - - - - - - - - - * 18. Primkop - - - - - - - - - * * KEPANGKATAN TNI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PUSKOP DEPHAN LAMPIRAN "III" PERATURAN MENHAN NOMOR : 17 Tahun 2008 TANGGAL : 16 September 2008 MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO