Koreksi Pasal 40

(1) Peraturan Menteri Pertahanan pada prinsipnya sudah bersifat operasional, akan tetapi jika diperlukan dapat diberi penjelasan dalam bentuk rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal atau lampiran. (2) Apabila Peraturan Menteri Pertahanan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan yang bersangkutan. (3) Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang MENETAPKAN Peraturan Menteri Pertahanan yang bersangkutan.