Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pertahanan untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. 3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. 4. Informasi publik bidang pertahanan yang selanjutnya disebut informasi, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Kemhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi. 6. PPID Kepala adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di tingkat Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Kemhan. 7. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi dari Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan.