Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 tentang BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. 2. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. 3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas TNI dan Satuan Komando Wilayah dan sistem peringatan dini. 4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. 5. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan berupa rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. 6. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 8. Panglima Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional INDONESIA. 9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 10. Alat Peralatan adalah segala peralatan yang dioperasikan oleh Satuan Tugas TNI dalam penanganan konflik sosial. 11. Bantuan TNI adalah dukungan kekuatan TNI membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial pada kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI. 12. Penggunaan Kekuatan TNI adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk menggunakan kekuatan TNI dalam penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan oleh Panglima TNI. 13. Pengerahan Kekuatan TNI adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk mengerahkan dan/atau memobilisasi kekuatan TNI dalam penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial secara nasional berdasarkan Keputusan PRESIDEN. 14. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI berpegang pada prinsip: a. atas perintah, bahwa pelaksanaan Pengerahan Kekuatan TNI dilakukan setelah adanya perintah dari PRESIDEN; b. atas permintaan, bahwa pelaksanaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dilakukan setelah adanya permintaan dari Pemerintah Daerah; c. antisipatif, bahwa Satuan TNI tanggap terhadap perkembangan situasi konflik di daerah; d. kecepatan dan ketepatan bertindak, bahwa pemberian bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI dilaksanakan dengan cepat dan tepat untuk menghindari terjadinya konflik yang lebih luas; e. kekenyalan, bahwa pelaksanaan bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI menyesuaikan dengan tugas terhadap dinamika situasi di lapangan; f. kesatuan komunikasi, bahwa komunikasi yang terintegrasi dan terpadu yang dilakukan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; g. minimalisasi resiko, bahwa menggunakan cara bertindak dengan resiko paling minimal; dan h. pembelaan diri, bahwa penggunaan senjata atau tindakan kekerasan lainnya hanya sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan/menyelamatkan diri dan nyawa orang lain.

(1) Peran TNI dalam penanganan konflik sosial pada tahap: a. pencegahan konflik; b. penghentian konflik; dan c. pemulihan pasca konflik. (2) Peran TNI dalam pencegahan konflik dan pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Peran TNI dalam penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah.

(1) Dalam hal pemberian Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI Menteri berwenang: a. merumuskan kebijakan umum Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial; b. MENETAPKAN kebijakan anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI; dan c. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait tentang penyusunan kebijakan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI. (2) Dalam hal pemberian Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI Panglima berwenang: a. merumuskan dan MENETAPKAN kebijakan teknis Penggunaan Kekuatan TNI untuk melaksanakan tugas Penanganan Konflik Sosial; b. MENETAPKAN susunan organisasi, kekuatan, sarana prasarana yang dibawa dan dukungan Satuan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial; c. mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah; dan d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI atau Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial. (3) Menteri dan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan kewenangan bertanggungjawab kepada PRESIDEN.

(1) Pendanaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan untuk pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik . (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kementerian Pertahanan dan TNI sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi secara sinergis, terkoordinasi, terus menerus, berkala, dan terukur terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, teknis pelaksanaan yang diperlukan diatur lebih lanjut oleh masing- masing pejabat dilingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI baik secara bersama maupun sendiri menurut bidang tugasnya.