Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2016 tentang STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

(1) Standardisasi sarana dan prasarana kantor pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan untuk menjamin: a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani; b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur; c. cahaya dan ventilasi yang sehat dan baik serta tingkat kebisingan yang rendah; d. penataan yang bernilai estetika; dan e. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi. (2) Standardisasi sarana dan prasarana kantor pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan mulai perencanaan, pengadaan, pendis- tribusian, pemeliharaan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan sampai dengan pengendalian dan pelaksanaan.

Jenis alat-alat perlengkapan kantor pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, terdiri atas: a. perabot kantor; b. alat-alat bermesin; c. papan pengenal/informasi; d. peralatan ukur; e. alat visual; f. perangkat sandi; g. perangkat telekomunikasi; h. perangkat pengolah data dan jaringan; i. peralatan kearsipan; j. alat perlengkapan petugas keamanan; dan k. alat perlengkapan medis.

(1) Khusus untuk lantai ruangan yang telah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya. (2) Khusus untuk ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar sepanjang tidak melebihi kebutuhan, dapat dipertahankan. (3) Khusus untuk kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.

Standardisasi sarana dan prasarana kantor pejabat dilingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pejabat Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2016 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA PELAKSANAAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN