Koreksi Pasal 5

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional tidak boleh memungut biaya operasi. (2) Dalam keadaan tertentu jika sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pungutan biaya operasi maka sekolah harus: a. memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali peserta didik; b. memperoleh persetujuan tertulis dari komite sekolah; c. memperoleh persetujuan tertulis dari kepala dinas pendidikan provinsi dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, sesuai kewenangan masing-masing; dan d. memenuhi persyaratan : 1) perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada SNP; 2) perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan sekolah; 3) perolehan dana disimpan dalam rekening atas nama sekolah; 4) perolehan dana dibukukan secara khusus oleh sekolah, terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara sekolah; dan 5) penggunaan sesuai dengan perencanaan.