Koreksi Pasal 27

(1) Perjanjian luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang disusun secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. (2) Perjanjian luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. (3) Sistematika, format, penandatanganan, pengesahan, penggunaan bahasa, dan pertukaran dokumen perjanjian luar negeri disepakati oleh para pihak diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.