PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2023 tentang PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI

PERMEN Nomor 43 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI

Pasal 2

Koreksi

(1) Pendidikan Profesi Psikologi dilaksanakan melalui Program Studi pada: a. program profesi; b. program spesialis; dan c. program subspesialis. (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan keahlian yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan Psikologi program sarjana. (3) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan program lanjutan dari program profesi. (4) Program subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program lanjutan dari program spesialis.

Pasal 3

Pendidikan Profesi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

Pasal 4

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Program profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog. (2) Program spesialis dan program subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui Program Studi dengan bidang keilmuan spesialistik. (3) Penamaan Program Studi pada program spesialis dan program subspesialis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Kurikulum Pendidikan Profesi Psikologi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Profesi Psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan Pendidikan Profesi Psikologi. (3) Penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi Psikologi di INDONESIA dan pemangku kepentingan di dunia kerja. Bagian Kempat Proses Pembelajaran

Pasal 7

(1) Proses pembelajaran dalam Pendidikan Profesi Psikologi dilaksanakan di dalam dan di luar perguruan tinggi. (2) Perguruan tinggi memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Proses pembelajaran di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat layanan Psikologi. (4) Tempat layanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tempat yang memberikan dan/atau membutuhkan kontribusi layanan Psikologi. (5) Proses pembelajaran di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi dosen dan pengawasan penanggung jawab tempat layanan Psikologi.

BAB III

UJI KOMPETENSI

Pasal 8

Koreksi

(1) Setiap mahasiswa Pendidikan Profesi Psikologi mengikuti Uji Kompetensi pada akhir pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Induk Organisasi Profesi.

Pasal 9

Koreksi

(1) Mahasiswa Pendidikan Profesi Psikologi yang dapat mengikuti Uji Kompetensi harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi; b. berasal dari Program Studi penyelenggara Pendidikan Profesi Psikologi yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai dengan beban studi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Psikologi dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi mendapatkan Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang. (4) Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sampai dengan batas masa studi yang dibolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan setelah peserta Uji Kompetensi mendapatkan program pembimbingan yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing- masing. (2) Program pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

(1) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi dapat terintegrasi pada biaya Pendidikan Profesi Psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk komponen biaya penguji eksternal. (3) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah berkoordinasi dengan Induk Organisasi Profesi. (4) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Perguruan tinggi melaporkan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Menteri melalui pangkalan data pendidikan tinggi. (2) Menteri melalui direktorat jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi secara berkala.

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2023 tentang PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16