Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 5

PERMEN Nomor 9 Tahun 2013 | Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Pelayanan bantuan hukum terdiri atas: a. pemberian nasihat dan/atau pertimbangan hukum; b. pendampingan; c. pembelaan dalam proses peradilan (litigasi); dan/atau d. pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
Koreksi Anda
Koreksi Pasal 5 — PERMEN Nomor 9 Tahun 2013 | Pasal.id