Koreksi Pasal 5
PERMEN Nomor 9 Tahun 2013 | Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Teks Saat Ini
Pelayanan bantuan hukum terdiri atas:
a. pemberian nasihat dan/atau pertimbangan hukum;
b. pendampingan;
c. pembelaan dalam proses peradilan (litigasi); dan/atau
d. pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
Koreksi Anda
