Koreksi Pasal 7

(1) Prosedur pengusulan pengakuan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup: www.djpp.kemenkumham.go.id a. perguruan tinggi mengusulkan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi sebagai mitra kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; b. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menugaskan dewan pakar untuk melakukan penilaian kelayakan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi; dan c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memberi pengakuan terhadap organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi berdasarkan hasil penilaian dewan pakar. (2) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasakan penilaian dewan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menerbitkan izin penyelenggara sertifikasi kompetensi.