PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PERMEN Nomor 30 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

Pegawai yang berhak menerima Penghargaan terdiri atas: a. Pejabat Pimpinan Tinggi; b. Pejabat Administrator; c. Pejabat Pengawas; d. Pejabat Pelaksana; dan e. Pejabat Fungsional.

Pasal 6

Koreksi

Pegawai yang berhak menerima Penghargaan terdiri atas: a. Pejabat Pimpinan Tinggi; b. Pejabat Administrator; c. Pejabat Pengawas; d. Pejabat Pelaksana; dan e. Pejabat Fungsional.

Pasal 7

Persyaratan penerima Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi sebagai berikut: a. dalam 2 (dua) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai tingkat ringan dan sedang; b. dalam 5 (lima) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai tingkat berat; c. tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah Baik dengan nilai paling rendah 86 (delapan puluh enam) untuk setiap unsurnya; dan e. mengikuti dan lolos seleksi Penilaian Pegawai Berprestasi.

Pasal 7

Persyaratan penerima Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi sebagai berikut: a. dalam 2 (dua) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai tingkat ringan dan sedang; b. dalam 5 (lima) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai tingkat berat; c. tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah Baik dengan nilai paling rendah 86 (delapan puluh enam) untuk setiap unsurnya; dan e. mengikuti dan lolos seleksi Penilaian Pegawai Berprestasi.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi surat keputusan pangkat dan/atau jabatan terakhir; b. daftar penilaian prestasi kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir yang terdiri atas: 1. rencana dan realisasi SKP; dan 2. penilaian perilaku kerja. c. surat keterangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian bahwa: 1. Pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat; 2. Pegawai yang bersangkutan tidak pernah dihukum penjara dan/atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 3. Pegawai yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi surat keputusan pangkat dan/atau jabatan terakhir; b. daftar penilaian prestasi kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir yang terdiri atas: 1. rencana dan realisasi SKP; dan 2. penilaian perilaku kerja. c. surat keterangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian bahwa: 1. Pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat; 2. Pegawai yang bersangkutan tidak pernah dihukum penjara dan/atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 3. Pegawai yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat.

BAB V

TIM PENILAI PEGAWAI BERPRESTASI

Pasal 10

Koreksi

(1) Penilaian Pegawai Berprestasi dilakukan oleh Tim Penilai Pegawai Berprestasi. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tim penilai Unit Kerja; b. tim penilai Unit Utama; dan c. tim penilai Kementerian.

Pasal 10

Koreksi

(1) Penilaian Pegawai Berprestasi dilakukan oleh Tim Penilai Pegawai Berprestasi. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tim penilai Unit Kerja; b. tim penilai Unit Utama; dan c. tim penilai Kementerian.

Pasal 11

(1) Tim penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja. (2) Tim penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 7 (tujuh) orang. (3) Tim penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur: a. Pejabat Pimpinan Tinggi; b. Pejabat Administrator; c. Pejabat Pengawas; dan/atau d. Pejabat Fungsional, dengan memperhatikan struktur organisasi di lingkungan Unit Kerja. (4) Tim penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan Unit Kerja bersangkutan dan dibantu oleh seorang sekretaris dari unsur yang membidangi kepegawaian. (5) Tim penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut: a. melakukan sosialisasi kepada Pegawai di Unit Kerja; b. melakukan penyiapan dokumen dan menentukan jadwal pelaksanaan penilaian di tingkat Unit Kerja; c. melakukan rekapitulasi usulan Pegawai Berprestasi tingkat Unit Kerja; dan d. membuat laporan pelaksanaan untuk disampaikan kepada Tim Penilai Unit Utama.

Pasal 11

(1) Tim penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja. (2) Tim penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 7 (tujuh) orang. (3) Tim penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur: a. Pejabat Pimpinan Tinggi; b. Pejabat Administrator; c. Pejabat Pengawas; dan/atau d. Pejabat Fungsional, dengan memperhatikan struktur organisasi di lingkungan Unit Kerja. (4) Tim penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan Unit Kerja bersangkutan dan dibantu oleh seorang sekretaris dari unsur yang membidangi kepegawaian. (5) Tim penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut: a. melakukan sosialisasi kepada Pegawai di Unit Kerja; b. melakukan penyiapan dokumen dan menentukan jadwal pelaksanaan penilaian di tingkat Unit Kerja; c. melakukan rekapitulasi usulan Pegawai Berprestasi tingkat Unit Kerja; dan d. membuat laporan pelaksanaan untuk disampaikan kepada Tim Penilai Unit Utama.

Pasal 12

(1) Tim penilai Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh pimpinan Unit Utama yang bersangkutan. (2) Tim penilai Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (3) Tim penilai Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pimpinan Unit Utama dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi pada Unit Utama yang bersangkutan. (4) Tim penilai Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan Unit Utama bersangkutan dibantu oleh seorang sekretaris dari Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi kepegawaian. (5) Tim penilai Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut: a. melakukan rekapitulasi usulan Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama; b. melakukan monitoring pemilihan Pegawai Berprestasi tingkat Unit Kerja; dan c. membuat laporan pelaksanaan untuk disampaikan kepada Tim Penilai Kementerian.

Pasal 12

(1) Tim penilai Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh pimpinan Unit Utama yang bersangkutan. (2) Tim penilai Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (3) Tim penilai Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pimpinan Unit Utama dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi pada Unit Utama yang bersangkutan. (4) Tim penilai Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan Unit Utama bersangkutan dibantu oleh seorang sekretaris dari Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi kepegawaian. (5) Tim penilai Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut: a. melakukan rekapitulasi usulan Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama; b. melakukan monitoring pemilihan Pegawai Berprestasi tingkat Unit Kerja; dan c. membuat laporan pelaksanaan untuk disampaikan kepada Tim Penilai Kementerian.

Pasal 13

(1) Tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri. (2) Tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. (3) Tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Sekretaris Jenderal Kementerian dan unsur Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi bidang sumber daya manusia dan unsur lain yang dibutuhkan. (4) Tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian yang dibantu oleh seorang sekretaris dari Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal Kementerian. (5) Tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut: a. melakukan rekapitulasi usulan Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama; b. mempersiapkan rangkaian acara pemilihan dan pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi; c. menyiapkan tanda Penghargaan Pegawai Berprestasi; dan d. melakukan monitoring pemilihan Pegawai Berprestasi di tingkat Unit Kerja dan Unit Utama.

Pasal 13

(1) Tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri. (2) Tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. (3) Tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Sekretaris Jenderal Kementerian dan unsur Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi bidang sumber daya manusia dan unsur lain yang dibutuhkan. (4) Tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian yang dibantu oleh seorang sekretaris dari Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal Kementerian. (5) Tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut: a. melakukan rekapitulasi usulan Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama; b. mempersiapkan rangkaian acara pemilihan dan pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi; c. menyiapkan tanda Penghargaan Pegawai Berprestasi; dan d. melakukan monitoring pemilihan Pegawai Berprestasi di tingkat Unit Kerja dan Unit Utama.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Penilai Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4 ) membentuk sekretariat tim penilai Kementerian. (2) Sekretariat tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Pejabat Administrator; b. Pejabat Pengawas; c. Pejabat Fungsional; dan d. Pejabat Pelaksana, yang melaksanakan urusan Penghargaan pada Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal Kementerian. (3) Sekretariat tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Administrator yang melaksanakan urusan Penghargaan Penghargaan pada Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal Kementerian. (4) Tugas sekretariat tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. membantu dalam rekapitulasi usulan Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama; b. membantu dalam persiapan rangkaian acara pemilihan dan pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi; c. membantu dalam penyiapan tanda Penghargaan Pegawai Berprestasi; d. membantu dalam monitoring pemilihan Pegawai Berprestasi di tingkat Unit Kerja dan Unit Utama; dan e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Penilai Kementerian.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Penilai Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4 ) membentuk sekretariat tim penilai Kementerian. (2) Sekretariat tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Pejabat Administrator; b. Pejabat Pengawas; c. Pejabat Fungsional; dan d. Pejabat Pelaksana, yang melaksanakan urusan Penghargaan pada Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal Kementerian. (3) Sekretariat tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Administrator yang melaksanakan urusan Penghargaan Penghargaan pada Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal Kementerian. (4) Tugas sekretariat tim penilai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. membantu dalam rekapitulasi usulan Pegawai Berprestasi tingkat Unit Utama; b. membantu dalam persiapan rangkaian acara pemilihan dan pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi; c. membantu dalam penyiapan tanda Penghargaan Pegawai Berprestasi; d. membantu dalam monitoring pemilihan Pegawai Berprestasi di tingkat Unit Kerja dan Unit Utama; dan e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Penilai Kementerian.

BAB VI

PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri secara langsung pada waktu upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik INDONESIA.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri secara langsung pada waktu upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik INDONESIA.

Pasal 16

(1) Penetapan pemberian Penghargaan di Unit Kerja dilaksanakan dengan tahapan: a. tim penilai Unit Kerja melakukan seleksi calon Pegawai Berprestasi di lingkungannya; dan b. hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja kepada ketua tim penilai Unit Utama, paling lama minggu pertama bulan April. (2) Penetapan pemberian Penghargaan di Unit Utama dilaksanakan dengan tahapan: a. tim penilai Unit Utama melakukan seleksi calon Pegawai Berprestasi yang telah diusulkan oleh Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan b. hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan Unit Utama kepada Menteri melalui ketua tim penilai Kementerian, paling lama minggu keempat bulan Mei. (3) Penetapan pemberian Penghargaan di Kementerian dilaksanakan dengan tahapan: a. tim penilai Kementerian melakukan seleksi calon Pegawai Berprestasi yang telah diusulkan oleh Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan b. hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh ketua tim penilai Kementerian kepada Menteri, paling lama minggu kedua bulan Juli.

Pasal 16

(1) Penetapan pemberian Penghargaan di Unit Kerja dilaksanakan dengan tahapan: a. tim penilai Unit Kerja melakukan seleksi calon Pegawai Berprestasi di lingkungannya; dan b. hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja kepada ketua tim penilai Unit Utama, paling lama minggu pertama bulan April. (2) Penetapan pemberian Penghargaan di Unit Utama dilaksanakan dengan tahapan: a. tim penilai Unit Utama melakukan seleksi calon Pegawai Berprestasi yang telah diusulkan oleh Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan b. hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan Unit Utama kepada Menteri melalui ketua tim penilai Kementerian, paling lama minggu keempat bulan Mei. (3) Penetapan pemberian Penghargaan di Kementerian dilaksanakan dengan tahapan: a. tim penilai Kementerian melakukan seleksi calon Pegawai Berprestasi yang telah diusulkan oleh Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan b. hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh ketua tim penilai Kementerian kepada Menteri, paling lama minggu kedua bulan Juli.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Koreksi

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran: a. Unit Kerja, untuk pembiayaan proses pemilihan calon Pegawai Berprestasi di tingkat Unit Kerja; b. Unit Utama, untuk pembiayaan proses pemilihan calon Pegawai Berprestasi di tingkat Unit Utama; dan c. Sekretariat Jenderal, untuk pembiayaan proses pemilihan dan pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi di tingkat Kementerian.

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran: a. Unit Kerja, untuk pembiayaan proses pemilihan calon Pegawai Berprestasi di tingkat Unit Kerja; b. Unit Utama, untuk pembiayaan proses pemilihan calon Pegawai Berprestasi di tingkat Unit Utama; dan c. Sekretariat Jenderal, untuk pembiayaan proses pemilihan dan pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi di tingkat Kementerian.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 20