Koreksi Pasal 11

(1) Kepala Satker wajib membentuk TKPN untuk menindaklanjuti kerugian negara pada Satker dan pembiayaan kegiatan TPKN www.djpp.kemenkumham.go.id dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing Satker. (2) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: a. TPKN Tingkat Kementerian; b. TPKN Tingkat eselon 1 (pusat); dan c. TPKN Tingkat Satker. (3) TPKN Tingkat Kementerian dan Tingkat eselon I terdiri dari pembina, ketua, sekretaris dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan berjumlah gasal. (4) TPKN Tingkat Satker terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan berjumlah gasal.