Koreksi Pasal 1
PERMEN Nomor 123 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Nomor 123 Tahun 2014 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015
Teks Saat Ini
(1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 meliputi:
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
b. Program Pendidikan Dasar;
c. Program Pendidikan Menengah; dan
d. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Rincian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Informal
meliputi:
1. penyediaan layanan kursus dan pelatihan;
2. penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Informal;
3. penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD nonformal;
4. penyediaan layanan pendidikan masyarakat; dan
5. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal.
b. Program Pendidikan Dasar meliputi:
1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sekolah dasar luar biasa (SDLB)/sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB);
2. Penjaminan kepastian layanan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) ;
3. Penjaminan kepastian layanan pendidikan sekolah dasar (SD);
4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar; dan
5. Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar.
c. Program Pendidikan Menengah meliputi:
1. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
2. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK); dan
3. Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten untuk jenjang pendidikan menengah.
d. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:
Peningkatan layanan prima dalam perencanaan dan kerjasama luar negeri.
e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dalam rangka Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru.
Koreksi Anda