Koreksi Pasal 19

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan UMRAH untuk dan atas nama Menteri. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun kebijakan akademik untuk disampaikan kepada Senat; c. menyusun norma akademik untuk disampaikan kepada Senat; d. menyusun kode etik civitas akademika untuk disampaikan kepada Senat; e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun UMRAH; f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun UMRAH; g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) UMRAH; h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UMRAH; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan; m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa; n. mengelola anggaran UMRAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UMRAH kepada Menteri; q. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat; r. membina dan mengembangkan hubungan UMRAHdengan alumnidan semua pemangku kepentingan; dan s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.