Koreksi Pasal 14

(1) Pegawai Kementerian yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan www.djpp.kemenkumham.go.id penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.