Koreksi Pasal 13

(1) Berdasarkan hasil pembobotan terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditentukan prioritas kawasan PWT melalui program kewilayahan. (2) Kepala bappeda bersama kepala SKPD terkait menyusun kebutuhan PWTJM yang memuat program, indikator, jangka waktu program, kerangka pendanaan indikatif, dan SKPD pelaksana. (3) Program, indikator, jangka waktu program, kerangka pendanaan indikatif PWTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan program kewilayahan. (4) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal RPJMD.