Koreksi Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 November 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 24 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA NAMA PROGRAM TUJUAN TARGET GROUP MATERI/POKOK BAHASAN JUMLAH JAM PELAJARAN METODE FASILITATOR / NARASUMBER 1 2 3 5 6 7 8 WAJIB : 6 jp 1. Pancasila 2 JP 2. UUD 1945 2 JP 3. Wawasan Kebangsaan 2 JP 1. Ceramah. 2. Diskusi. 1. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional. 2. Pakar/Praktisi. 3. Akademisi. PILIHAN : 33 JP 1. Demokrasi dan Kebangsaan INDONESIA 3 JP 2. Sistem Pemerintahan Nasional dan Daerah 3 JP 3. Kewenangan, Tugas dan Fungsi DPRD 3 JP 4. Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah 3 JP 5. Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan 3 JP 6. Penyusunan Peraturan Daerah 3 JP 7. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3 JP 8. Etika Budaya Politik 2 JP 9. Pengenalan Budaya lokal 2 JP 10. Pengelolaan Keuangan Daerah 6 JP Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA. Anggota DPRD Provinsi, kabupaten/ Kota. 11. Isu-isu Aktual 2 JP 1. Ceramah. 2. Diskusi. 1. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional. 2. Pakar/Praktisi. 3. Akademisi. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA 2010 www.djpp.kemenkumham.go.id