Koreksi Pasal 198

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing; b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota masing-masing, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing; c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota; d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/kota, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD antarkabupaten/kota telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing- masing dan mengacu pada RKPD provinsi.