Koreksi Pasal 188

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi; b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang- bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN, sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah; c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya; d. program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya; e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi; dan f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW provinsi lainnya.