Koreksi Pasal 42

(1) Bupati/Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Social Responsibility). (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL. (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. penataan peremajaan tempat usaha PKL; b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan; c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.