Koreksi Pasal 8

(1) Kelompok sasaran fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. (3) Konsultasi cara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau sarana telekomunikasi. (4) Konsultasi cara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengiriman surat dan/atau sarana komunikasi lainnya.