Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2017
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
I.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan PRESIDEN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
Penyusunan RKP Tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
RKP Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2018 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, Mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.
Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2018 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2018 berpedoman pada RKPD masing-masing provinsi Tahun 2018 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2018, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD masing-masing kabupaten/kota Tahun 2018 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2018 dan RKPD provinsi Tahun 2018.
Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai format Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 1.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Nasional
K e t erangan:
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2 diisi dengan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib, urusan pilihan, pendukung, penunjang, kesatuan bangsa dan politik, maupun kewilayahan yang disesuaikan dengan masing- masing prioritas pembangunan nasional;
3. Kolom 3 diisi dengan nama program pada urusan pemerintahan daerah tertentu yang target kinerjanya terkait dengan prioritas pembangunan nasional;
No Prioritas Pembangunan Nasional Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Program (Rp) Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) Jumlah 1 2 3 4 5 6 7=5+6
1. 2.
3. Prioritas Nasional 1
a. Urusan A;
b. Urusan B;
c. dst.
Prioritas Nasional 2
a. Urusan A;
b. Urusan B;
c. dst.
Dst...
4. Kolom 4 diisi dengan jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah dan prioritas pembangunan nasional;
5. Kolom 5 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 3;
6. Kolom 6 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 4;
dan
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 5 dan kolom 6.
Tabel 2.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi No.
Prioritas Provinsi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumla h Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung 1 2 3 4 5=3+4
1. 2.
3. dst
Keterangan:
a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
b. Kolom 2 diisi dengan prioritas provinsi;
c. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran belanja langsung sesuai prioritas provinsi yang didasarkan pada urusan pemerintahan kabupaten/kota;
d. Kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran belanja tidak langsung sesuai prioritas provinsi yang didasarkan pada urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
e. Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 3 dan kolom 4.
II.
Prinsip Penyusunan APBD Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:
1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
III. Kebijakan Penyusunan APBD Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional meningkat rata- rata sebesar Rp16,39 triliun atau 12,64%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp10,22 triliun atau 11,41% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp6,17 triliun atau 15,73%.
Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional rata-rata sebesar 77,89%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,53% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 61,80%.
Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional rata-rata sebesar 17,61%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,10% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 7,34%.
c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada
wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009.
e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009.
Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009.
g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 97 Tahun 2012.
h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 97 Tahun 2012.
i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
j) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam UNDANG-UNDANG sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
k) Pemerintah Daerah dilarang MENETAPKAN Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut didasarkan pada tren peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp0,43 triliun atau 6,92%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi meningkat rata-rata sebesar Rp0,18 triliun atau 6,06% dan untuk pemerintah kabupaten/kota meningkat rata- rata sebesar Rp0,25 triliun atau 7,94%.
Dalam kaitan itu, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional rata-rata sebesar 3,47%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata- rata sebesar 2,73% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 4,75%.
Selanjutnya, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional rata-rata sebesar 0,78%, untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 1,31% dan pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 0,56%.
Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), karena tidak memberikan bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modal tersebut, Pemerintah Daerah harus melakukan antara lain langkah- langkah penyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan
efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, Mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis
Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
b. Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran
2018. Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH- Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018. b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan Gubernur.
c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH- SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH- Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH- Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2018.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH- Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2018 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil- Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 penggunaan DBH-DR tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan, Pemerintah Provinsi agar menganggarkan DBH-DR dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya adalah 0,5% (nol koma lima perseratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):
Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017.
Apabila Peraturan PRESIDEN diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):
DAK dianggarkan sesuai Peraturan PRESIDEN tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018. 2) Pendapatan Pemerintah Aceh yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau sebesar 2% (dua per seratus) dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2018, penggunaannya agar ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh.
3) Pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006, paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 2015.
Penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 dialokasikan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
4) Pendapatan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau sebesar 2% (dua perseratus) dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2018, wajib untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
5) Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dialokasikan untuk biaya pendidikan dan paling sedikit 15% (lima belas perseratus) untuk
kesehatan dan perbaikan gizi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001.
6) Penganggaran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dialokasikan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2018.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan Infrastruktur didasarkan pada Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan UNDANG-UNDANG tentang APBN Tahun Anggaran 2018 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
7) Pendapatan Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR- RI berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran supaya digunakan terutama untuk pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 (dua puluh lima) tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya
terhubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dan Papua Barat dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global, sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001.
8) Penganggaran Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dialokasikan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran Dana Keistimewaan Pemerintahan DIY didasarkan pada Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan UNDANG-UNDANG tentang APBN Tahun Anggaran 2018 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, penggunaannya ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Istimewa dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
c) kebudayaan;
d) pertanahan; dan e) tata ruang.
9) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
10) Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
11) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.
Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
12) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
13) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
14) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
15) Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.
Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
16) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus
produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.
2. Belanja Daerah Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Daerah MENETAPKAN target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
a. Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun
2018. c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
2) Belanja Bunga Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
3) Belanja Subsidi Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan
pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.
Dalam hal Kepala Daerah MEMUTUSKAN tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.
4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
5) Belanja Bagi Hasil Pajak a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009.
Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005.
Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2018. b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana maksud Pasal 94 UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005.
c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
d) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
6) Belanja Bantuan Keuangan a) Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian
bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.
Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 47 Tahun 2015.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat
(1) huruf e UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 47 Tahun 2015.
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa,
Pemerintah Daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.
7) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
b. Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
2) Belanja Pegawai a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).f), pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).g).
b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
3) Belanja Barang dan Jasa a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2004, UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 19 Tahun 2016.
c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
f) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2004, UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang- undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi PRESIDEN Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
k) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
l) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
2) pimpinan dan Anggota DPRD; serta 3) unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4) Belanja Modal a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, Mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2017 Rp223,68 triliun atau 21,11% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp55,66 triliun atau 16,91% dari total belanja daerah, dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp168,03 triliun atau 23,00% dari total belanja daerah.
b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3),
ayat (4) dan ayat (6) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2014.
Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.
d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).
Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5) Surplus/Defisit APBD Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD
yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah MENETAPKAN penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pembiayaan Daerah a) Penerimaan Pembiayaan 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2017, sebagaimana contoh format sebagai berikut:
Tabel 3 Uraian SiLPA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) x x x
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
x x x 01
Pelampauan Penerimaan PAD
x x x 01 01 Pajak Daerah
x x x 01 02 Retribusi Daerah
x x x 01 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
x x x 01 04 Lain-lain PAD Yang Sah
x x x 02
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
x x x 02 01 Bagi Hasil Pajak
x x x 02 02 Bagi Hasil SDA
x x x 02 03 dst .....
x x x 03
Pelampauan Penerimaan Lain-lain PD Yang Sah
x x x 03 01 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
x x x 03 02 dst .....
x x x 04
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
x x x 04 01 Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsung
x x x 04 02 Belanja pegawai dari Belanja Langsung
x x x 04 03 Belanja Barang dan Jasa
x x x 04 04 Belanja Modal
x x x 04 05 Belanja Bunga
x x x 04 06 Belanja Subsidi
x x x 04 07 Belanja Hibah
x x x 04 08 Belanja Bantuan Sosial
x x x 04 09 Belanja Bagi Hasil
x x x 04 10 Belanja Bantuan Keuangan
x x x 04 11 Belanja Tidak Terduga
x x x 04 12 Dst....
x x x 05
Dst....
x x x 05 01 ....
x x x 05 02 Dst....
x x x 06
Sisa Belanja DAK
x x x 06 01 DAK Fisik
DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan
DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB
Dst......
DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)
DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan RS
Pratama)
Dst........
DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas)
DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi
Dst.....
x x x 06 02 DAK Non Fisik
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD)
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (TKG PNSD)
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (PAK)
Dst......
x x x 07
Sisa Belanja Dana Bagi Hasil
x x x 07 01 Dana Bagi Hasil PBB
x x x 07 02 Dana Bagi Hasil PPh
x x x 07 03 Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan
x x x 07 04 Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutan
x x x 07 05 Dana Bagi Hasil DR
x x x 07 06 Dst....
x x x 08
Sisa Belanja Dana Penyesuaian
x x x 08 01 Dana Penyesuaian DID
x x x 08 02 Dst....
x x x 09
Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus
x x x 09 01 Dana Otonomi Khusus Aceh
x x x 09 02 Dana Otonomi Khusus Papua
2) Dalam MENETAPKAN anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, Pemerintah Daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
Bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang- x x x 09 03 Dana Otonomi Khusus Papua Barat
x x x 09 04 Dst....
x x x 10
Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur
x x x 10 01 Dana Tambahan Infrastruktur Papua
x x x 10 02 Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
x x x 11
Dst.....
Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 2011 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
Untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Sedangkan, untuk pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Masyarakat (obligasi daerah) permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berjalan.
Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat
(4) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 2011.
Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 2011.
Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:
a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
dan/atau c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah
memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
b) Pengeluaran Pembiayaan 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan
modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank INDONESIA dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
4) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
5) Sejalan dengan kebijakan paket ekonomi pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melakukan:
a) Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
b) Pemberian subsidi bunga terhadap KUR daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur
permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XI/2013 yang membatalkan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah.
Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
8) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
9) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
c) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan 1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2018 bersaldo nihil.
2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
IV. Teknis Penyusunan APBD Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2018.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2017. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, paling lambat tanggal 30 Nopember 2017, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
Tabel 4 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD No URAIAN WAKTU LAMA
1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah Minggu I bulan Juni 1 minggu
3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD
Minggu II bulan Juni 6 minggu
4. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Akhir bulan Juli
5. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD Minggu I bulan Agustus
6. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Dimulai Minggu I bulan Agustus
7. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD Paling lambat 60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
8. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
9. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi
3 hari kerja setelah persetujuan bersama
10. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri /Gubernur
11. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
12. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
13. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
14. Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan
2. Dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan prioritas daerah dalam rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2018 yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, serta mempedomani Peraturan daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.
3. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 akan lebih efektif.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber
dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2018 serta strategi pencapaiannya;
(d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
5. Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2018, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional dimaksud, juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2018.
PPAS/PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
6. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar harga regional.
Selain itu, penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada SPM, standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
7. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
8. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
9. RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung.
Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman
Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya.
Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran
2018. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat
(2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005.
10. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD/Perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD /RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.
11. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Selain itu, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam serta Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh, maka Lampiran II Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dikembangkan menjadi selain diuraikan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bersumber dari semua pendapatan dan penerimaan pembiayaan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, juga wajib diuraikan berdasarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang hanya bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam untuk Papua dan Papua Barat serta Dana Otonomi Khusus dan tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi untuk Pemerintah Aceh menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
12. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi APBD Provinsi dan Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota sesuai maksud Pasal 312 dan Pasal 313 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014. Rancangan peraturan Kepala Daerah dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota.
Terhadap rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dimaksud, harus memperhatikan:
a. Besaran belanja daerah dan besaran pengeluaran pembiayaan daerah dibatasi maksimum sama dengan besaran belanja daerah dan besaran pengeluaran pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau APBD Tahun Anggaran 2017 apabila daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
b. Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
c. Pelampuan dari pengeluaran setinggi-tingginya, dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah sesuai maksud Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
13. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2018, namun persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan paling lambat akhir bulan September
2018, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 5.
Dalam hal Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah akhir bulan September 2018, maka Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Tabel 5 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD N o URAIAN WAKTU LAMA
1. Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah Paling lambat minggu I bulan Agustus
2. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan Paling lambat minggu II bulan Agustus 1 minggu
3. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA- SKPD, RKA-PPKD dan DPPA- SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Paling lambat minggu III bulan Agustus 1 minggu
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD Paling lambat minggu II bulan September 3 minggu
5. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir
6. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur untuk dievaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama
7. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh menteri dalam negeri/Gubern ur
8. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) 7 hari kerja
9. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
10. Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi
11. Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan
14. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan
tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018.
15. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, Wakil Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Apabila Kepala Daerah berhalangan sementara, Kepala Daerah mendelegasikan kepada Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Kepala Daerah berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018. 16. Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
17. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 319 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
18. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau
perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Wali kota untuk APBD kabupaten/kota.
19. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011. V.
Hal Khusus Lainnya.
Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:
1. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai maksud Pasal 79A UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah dimaksud sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013.
Selanjutnya, pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai maksud Pasal 87A UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013.
Terhadap program dan kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013 dan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
Adapun kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013 dan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:
a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
d. Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
f. Penyusunan profile kependudukan provinsi.
Kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013 dan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:
a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g. Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
i. Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.
2. Terhadap urusan pemerintahan konkuren:
a. pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
b. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;
c. penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
d. pengelolaan terminal penumpang tipe A;
e. penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor;
f. pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan; dan penyelenggaraan minyak dan gas bumi (Inspektur Migas); dan
g. pendidikan tinggi kesehatan;
tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2018, sepanjang belum dianggarkan dalam APBN.
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Perhitungan alokasi anggaran fungsi pendidikan menggunakan formula sebagai berikut:
No Komponen Perhitungan Jumlah Dana
1. a. Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Rp xxx
b. Belanja Langsung diluar Dinas Pendidikan yang Menghasilkan Output Menunjang Pendidikan Rp xxx
1) Kegiatan .... pada SKPD ....
2) Dst......
Jumlah (a+b) Rp Rp xxx xxx
2. a. Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan Rp xxx
b. Belanja Tidak Langsung pada SKPKD
1) Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota untuk Pendidikan Rp xxx
2) Hibah untuk Pendidikan Rp xxx
3) Bantuan Sosial untuk Pendidikan Rp xxx
Jumlah (a+b) Rp xxx
3. Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2) Rp xxx
4. Total Belanja Daerah Rp xxx
5. Rasio anggaran pendidikan (3: 4) x 100%
xxx %
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UNDANG-UNDANG 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Penjelasan Pasal 171 ayat (2) UNDANG-UNDANG 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah MENETAPKAN lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.
Perhitungan alokasi anggaran kesehatan menggunakan formula sebagai berikut:
No Komponen Perhitungan Jumlah Dana
1. a. Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Rp xxx
b. Belanja Langsung diluar Dinas Kesehatan yang Menghasilkan Output Menunjang Kesehatan Rp xxx
1) Kegiatan ...... pada SKPD ......
Rp xxx
2) Dst.......
Jumalh (a+b) Rp xxx
2. Belanja Tidak Langsung pada SKPKD Rp xxx
a. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota untuk Kesehatan Rp xxx
b. Hibah untuk Kesehatan Rp xxx
c. Bantuan Sosial untuk Kesehatan Rp xxx
Jumlah (a+b) Rp xxx
3. Anggaran Kesehatan (1+2) Rp xxx
4. Total Belanja Daerah Rp xxx
Gaji PNSD Rp (xxx)
Rp xxx 5 Rasio anggaran kesehatan(3: 4) x 100% xx,xx%
5. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
6. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan PRESIDEN Nomor 38 Tahun 2015, baik berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
7. Memperhatikan pagu DAU dalam kebijakan APBN Tahun Anggaran 2017 bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dalam Perubahan APBN sebagaimana tercantum dalam UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2016, maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2018 supaya mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari DAU dimaksud.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah:
a. Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya;
dan/atau
b. mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
8. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus, dan satuan pendidikan menengah sebagai pelaksanaan
program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan.
Belanja BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan pada Pemerintah Provinsi dianggarkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
a. Bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan bagi Satuan Pendidikan Menengah Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah. Untuk memberikan fleksibilitas bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dalam penggunaan dana BOS dimaksud, proses penyaluran dana BOS kepada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dilakukan melalui mekanisme penerusan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TU) dari bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan urusan pendidikan kepada bendahara dana BOS pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang disesuaikan dengan besaran penyaluran setiap tahapan penyaluran dana BOS, yang pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada APBD.
b. Bagi Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah.
9. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya belum tercapai, yaitu:
a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 setelah
dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018; atau
b. untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
10. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% dari alokasi DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK fisik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan PRESIDEN Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, dengan rincian penggunaan mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan PRESIDEN Nomor 123 Tahun 2016 dan petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
11. Pendapatan atas pengembalian DAK Non Fisik yang merupakan koreksi pembayaran, dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah dan dibelanjakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK Non Fisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.
12. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2018 bagi PAUD yang diselenggarakan Kabupaten/Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk belanja hibah.
13. Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan.
14. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada
pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:
a. daerah lain;
b. pihak ketiga; dan/atau
c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila Pemerintah Daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.
15. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di daerah.
Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan Pembayaran Ketersediaan Layanan (Avaibilitiy Payment), agar menyediakan anggaran pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam Penyediaan Infrastruktur.
16. Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
17. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), pemerintah provinsi menganggarkan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baik di Pusat maupun di Provinsi dengan terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dengan mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dan peraturan turunannya serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
18. Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EoDB), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan pendanaan untuk pembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan PRESIDEN Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
19. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan
kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dilakukan dengan cara:
a. Kepala Daerah MENETAPKAN kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
b. atas dasar keputusan Kepala Daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
dan
d. kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.
20. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
21. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan
penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat- obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan
c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.
22. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
a. MENETAPKAN Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
b. Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
23. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan cara menganggarkan kembali mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu mengubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diusulkan ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
24. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (10) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 33 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
25. Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
26. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing- masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan.
Besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Dalam Pasal 69 UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, diutamakan untuk pelayanan masyarakat;
b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu; dan/atau
c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir dan dana perumahan.
Dalam penerapan PPK-BLUD, Pemerintah Daerah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah agar segera melakukan evaluasi kepada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya secara operasional memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan PPK-BLUD.
b. Khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit Daerah (RSD), Puskesmas (FKTP) dan Balai Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan PPK-BLUD pada pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK- BLUD, agar:
1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
2) Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
3) Belanja BLUD dalam RBA dengan ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
4) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.
28. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan
anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai kegiatan seperti: inventarisasi aset daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
29. Sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 283 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah sesuai Instruksi PRESIDEN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Untuk kelancaran implementasi transaksi non tunai dimaksud Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan implementasi transaksi non tunai.
30. Dalam rangka mendukung RPJMN 2015-2019 Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran program dan kegiatan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.
31. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk:
a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah sebagaimana amanat Pasal 233 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
b. Pengembangan kompetensi pegawai ASN sebagaimana amanat Pasal 70 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
32. Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
33. Sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD melalui program tugas belajar (TB) atau pemberian izin belajar (IB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten dibidang kepamongprajaan yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus, memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepamongprajaan, dan berwawasan nusantara, berkode etik, serta berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dimaksud.
34. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah.
Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahragaan, dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun
2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
35. Penganggaran program “peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
36. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2017.
b. Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2018 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2017 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
c. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL- SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:
1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.
Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum
dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
a) sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2016 atas kegiatan yang bersangkutan;
b) sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran 2016; dan c) SP2D yang belum diuangkan.
e. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan.
f. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure).
37. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan.
Selain itu, kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang timbul akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dianggarkan dalam APBD sesuai kode rekening berkenaan.
38. Dalam Pasal 54A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kegiatan dapat mengikat dana anggaran:
a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tahun jamak tersebut dalam huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan dan/atau pengelolaan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
Penganggaran kegiatan tahun jamak dimaksud berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
Nota kesepakatan bersama tersebut sekurang-kurangnya memuat:
a. nama kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun.
Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
39. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, Mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
40. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Pasal 19 UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
41. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program/kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:
a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dan peyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
c. Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota, dan evaluasi pelayanan publik;
d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan Whistle Blower System; dan
e. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
42. Dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 75% pada akhir tahun 2019, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kecuali pemberian honorarium.
43. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan biaya operasional untuk melaksanakan tugas aparatur pemerintah pusat yang bekerja pada dinas di daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 119 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
44. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran dalam APBD kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat kelurahan paling sedikit 5% (lima per seratus) dari APBD kota setelah dikurangi DAK, sedangkan untuk daerah kota yang memiliki desa atau daerah kabupaten yang memiliki kelurahan, alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai ketentuan Pasal 230 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
45. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.
46. Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan PRESIDEN Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran.
47. Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2018 yang tahapan penyelenggaraanya dimulai Tahun 2017, dianggarkan pada APBD masing-masing daerah yang melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2018, dalam bentuk belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.
Selain itu, besaran pendanaan kegiatan pemilihan dimaksud harus mempedomani standar satuan harga yang berlaku dan standar kebutuhan belanja pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota sesuai peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya terhadap pendanaan kebutuhan pengamanan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun Anggaran 2018 dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota serentak Tahun Anggaran 2018 terjadi pemilihan suara ulang (PSU) atau pemilihan susulan, pendanaanya tetap dibebankan dalam APBD.
48. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014.
49. Dalam rangka mendukung pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan, Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan tersebut sesuai maksud Pasal 105 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
50. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 10 ayat
(1) huruf f dan penjelasannya, Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
51. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa, menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai ketentuan Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 115 UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014.
Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai maksud Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan kepada Bupati/Wali kota dan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
52. Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD provinsi/kabupaten/kota dengan mengikutsertakan stakeholder lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan pembinaan BUMD.
53. Dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah yang merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam program dan kegiatan yang terkait guna efektifitas penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundang- undangan.
54. Pemerintah Daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan kebijakan nasional, antara lain:
a. Pencapaian SDG’s, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan PRESIDEN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan uraian sebagai berikut:
1) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, Pemerintah Daerah mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
2) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Malaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465 Tahun 2010 perihal Perecepatan Eliminasi Malaria;
3) Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempedomasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
4) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
b. Pelaksanaan dan Pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program INDONESIA Pintar dan Program INDONESIA Sehat sebagaimana diamanatkan Instruksi PRESIDEN Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program INDONESIA Pintar dan Program INDONESIA Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
c. Penyelenggaraan program INDONESIA sehat dengan pendekatan keluarga sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program INDONESIA Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
d. Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dialokasikan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait.
e. Penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan sesuai standar pelayanan minimal dengan berpedoman Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
f. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
g. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga;
h. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai amanat UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
i. Tugas pembakuan unsur rupabumi (toponimi) dan pembakuan nama rupabumi dan penegasan batas daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembakuan Nama Rupa Bumi.
j. Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate INDONESIA (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani Instruksi PRESIDEN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rumah (IMB) Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/4999/SJ tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Insentif Pengurangan BPHTB.
k. Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan
sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing, pemerintah provinsi/kabupaten/kota menganggarkan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yang disinergikan dengan pelaksanaan tugas FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
l. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang terdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan; (2) Standar sarana
dan prasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar tenaga perpustakaan; (5) Standar penyelenggaraan; dan (6) Standar pengelolaan.
m. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
n. Penanganan konflik sosial, penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi bidang sosial kemasyarakatan dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2012 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
o. Penanganan faham radikal dan terorisme melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
p. Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan mempedomani Instruksi PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba.
q. Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dengan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
r. Pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dianggarkan dalam APBD, dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ Tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
s. Peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia INDONESIA (FPMMI) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia INDONESIA.
t. Penanganan pengungsi dari luar negeri dengan berpedoman pada Peraturan PRESIDEN Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
u. Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
v. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
w. Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.
x. Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII melalui kegiatan:
1) promosi budaya;
2) pagelaran seni dan budaya;
3) pameran produk unggulan ekonomi daerah; dan 4) seminar dan lokakarya;
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII.
y. Penguatan dukungan Komite Intelijen Daerah tingkat Provinsi dan Komunitas Intelijen Daerah untuk Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
z. Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.
aa. Penguatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat dengan mempedomani Pasal 386 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
bb. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
cc. Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2014.
dd. Pemberian tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian.
ee. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan PRESIDEN Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.
ff. Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
gg. Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mempedomani Instruksi PRESIDEN Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.
hh. Peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dukungan pendanaan guna melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sistem resi gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
ii. Pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja INDONESIA Bermasalah (TKIB), Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan (Roadmad) Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB.
jj. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran tahun 2018, melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan PRESIDEN Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
kk. Penciptaan calon TKI yang kompeten sesuai dengan job order yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia, Pemerintah Daerah agar
melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas sampai di tingkat desa secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon TKI secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara non procedural (illegal).
ll. Pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 10 huruf f UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
mm. Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam bentuk hibah oleh pemerintah provinsi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
nn. Pengembangan pulau-pulau terkecil dan terluar dengan program prioritas:
1) Pengembangan sarana dan prasarana di pulau kecil dan terluar;
2) Peningkatan konektivitas dan akses di pulau terkecil dan terluar;
3) Budidaya dan peningkatan nilai tambah hasil laut, ikan dan lainnya;
4) Pengembangan produk unggulan di pulau kecil dan terluar;
5) Peningkatan pemasaran hasil pengolahan dan budidaya produk unggulan.
oo. Pengembangan daerah perbatasan, dengan program prioritas:
1) Peningkatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan;
2) Peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah perbatasan;
3) Peningkatan jalur perhubungan;
4) Peningkatan kapasitas SDM Masyarakat;
5) Pengembangan ekonomi lokal;
6) Pengembangan produk unggulan di wilayah perbatasan;
7) Pengembangan investasi perbatasan;
8) Pengembangan kawasan beranda INDONESIA.
pp. Percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai program kerja prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Pemerintah
Daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal memfokuskan pengalokasian anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan PRESIDEN Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO