Koreksi Pasal 5

(1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi calon TKI, melakukan identifikasi dan pendataan masyarakat serta penyuluhan masyarakat yang akan menjadi calon TKI. (2) Pendataan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. alamat; d. jenis kelamin; e. agama; f. status; g. pendidikan terakhir; h. riwayat kesehatan; i. nilai penghasilan/kekayaan/standar hidup; j. riwayat pekerjaan; dan k. keahlian/ketrampilan. (3) Identifikasi dan pendataan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan